UPTD Perlindingan Perempuan Anak di NTB diresmikan Menteri PPPA

id Menteri PPPA,UPTD PPA,NTB,Mataram,Bintang Puspayoga,posyandu NTB

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gusti Ayu Bintang Darmawati didampingi Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua TP-PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah saat meresmikan gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kota Mataram, Jumat (21/2/2020). (FOTO ANTARA/HO-Humas Pemprov NTB).

Mataram (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gusti Ayu Bintang Darmawati, meresmikan gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri PPPA yang disaksikan oleh Wakil Gubernur NTB dan Ketua TP-PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah.

Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga mengapresiasi perhatian Pemerintah Provisi (Pemprov) NTB kepada perempuan dan anak.

Menurutnya program revitalisasi posyandu merupakan salah satu langkah kongkrit Pemprov NTB dalam menjaga generasi penerus bangsa.

"Kami apresiasi setinggi-tingginya untuk Pemprov NTB yang telah merevitalisasi posyandu menjadi posyandu keluarga yang tidak hanya posyandu untuk anak dan ibu hamil. Tapi ada juga posyandu untuk remaja hingga lansia," katanya.

Ia menilai, posyandu ini adalah garda terdepan dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan mandiri. Karena menurutnya, dengan menggeliatnya posyandu keluarga tersebut, akan menjadi ujung tombak dalam pencegahan "stunting" (kekerdilan anak).

"Posyandu keluarga akan menjadi ujung tombak dalam pencegahan stunting," katanya.

Menteri juga menyampaikan bahwa ada lima isu prioritas pada Kementerian PPPA dalam lima tahun ke depan. Kelima isu tersebut adalah pemberdayaan perempuan dalam bidang wirausaha, peran ibu dan keluarga dalam mengasuh anak, penurunan angka kekerasan pada perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

"Kami yakin kelima isu tersebut bisa di atasi bersama oleh pemerintah provinsi NTB," katanya.

Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah dalam sambutannya mengatakan bahwa posyandu keluarga tersebut menjadi tempat konsultasi dan edukasi dari bayi hingga lansia.

"Dalam posyandu keluarga, tidak hanya masalah kesehatan, tapi masalah perdagangan perempuan, buruh migran ilegal, pernikahan anak, narkoba, pernikahan dini bisa diintervensi secara edukasi di Posyandu Keluarga tersebut," katanya

Wagub bertekad seluruh posyandu yang ada di NTB akan menjadi posyandu keluarga.

"Pemprov NTB bertekad pada tahun 2023 seluruh posyandu di NTB ini menjadi posyandu keluarga. Karena itu, mari kita wujudkan perempuan yang berdaya dan menjadikan anak yang berkualitas dengan cara menurunkan tingkat kekerasan kepada ibu dan anak," demikian Sitti Rohmi Djalillah.

Baca juga: Wagub NTB bahas revitalisasi Posyandu bersama Menkes

Baca juga: Wagub NTB dinobatkan perempuan inspirasi Indonesia bidang pemerintahan

Baca juga: Pasukan khusus penangkal "stunting" di NTB

Baca juga: Memprihatin, tingginya buta huruf perempuan NTB

Pewarta : Nur Imansyah
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar