"Penerapan aplikasi sistem pendidikan pasti memerlukan perangkat, internet, dan pasokan listrik yang stabil," kata Ledia melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa berjalan sendiri untuk mengembangkan aplikasi sistem pendidikan.
"Banyak hal harus diperhitungkan secara luas dan integratif. Angka-angka biaya yang timbul juga harus diperhitungkan secara seksama, apakah akan memudahkan atau menyulitkan masyarakat di kemudian hari," tuturnya.
Baca juga: Legislator minta Mendikbud fokus pada tujuan pendidikan
Baca juga: Kejar.id, aplikasi dari SMK untuk pendidikan Indonesia
Ledia meminta Nadiem mempertimbangkan anggaran perangkat yang harus disediakan masyarakat serta ketersediaan dan kualitas layanan internet dan listrik pada setiap wilayah.
Tarif dasar listrik yang semakin tinggi juga harus dipertimbangkan dalam memperhitungkan biaya internet dan listrik yang harus ditanggung masyarakat untuk mengakses aplikasi sistem pendidikan.
"Itu semua memerlukan pertimbangan sangat seksama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk dengan melakukan koordinasi lintas sektoral. Jangan sampai kelak justru menambah beban siswa, orang tua, dan sekolah," katanya.
Namun, Ledia menilai wacana pengembangan aplikasi sistem pendidikan sebagai suatu hal yang positif. Menurut Ledia, semangat penerapan teknologi dalam sistem pendidikan adalah satu langkah positip di era digital.
"Kehadiran aplikasi sistem pendidikan tentunya bisa menopang perkembangan sistem pendidikan kita menjadi lebih baik," ujarnya.*
Baca juga: Listrik padam ganggu layanan ujian "online" Edubox
Baca juga: SMK Pariwisata Dalung, Badung, gunakan aplikasi untuk ujian
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
