"Kebijakan Pak Mendagri itu bagus supaya kita semua bisa mengawal dan menjaga baik-baik anggaran yang ada sehingga bisa dimanfaatkan tepat sasaran, tidak lagi dibuat main-main," kata Bupati Eltinus di Timika, Kamis.
Eltinus yang terpilih kembali memimpin Kabupaten Mimika periode 2019-2024 bersama wakilnya Johannes Rettob mengatakan pentingnya Pemerintah Pusat menyisir anggaran Pemda terutama di Papua agar tidak ada lagi kecurigaan-kecurigaan.
"Sekarang ini kan orang pada curiga bahwa anggaran daerah dipakai untuk hal-hal yang tidak benar sehingga mahasiswa demonstrasi atau mungkin dicurigai digunakan untuk mendukung aktivitas yang bertentangan dengan NKRI. Anggaran ini memang perlu dijaga dengan baik, jangan dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak berguna, tapi harus tepat sasaran agar masyarakat Papua merasakan pembangunan," katanya.
Sehubungan dengan itu, Eltinus mengaku sering memberikan teguran keras kepada para pimpinan organisasi perangkat daerah/OPD di lingkungan Pemkab Mimika jika anggaran yang dialokasikan untuk membangun fasilitas umum tidak dikerjakan dengan benar.
"Kalau mau bangun sesuatu itu harus bangun dengan benar, jangan asal-asalan supaya fasilitas yang ada itu bisa dipakai belasan hingga puluhan tahun ke depan. Sekarang kami terbuka saja, masyarakat bisa melihat apa yang sudah kami buat selama menjabat. Jalan-jalan kita bangun, bandara, rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain," kata Eltinus.
Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian menegaskan akan menurunkan tim untuk menyisir seluruh program yang dibuat oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot di seluruh Indonesia mulai 2020 agar tepat sasaran dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
"Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak presiden bahwa program itu bukan hanya sekedar sent tapi harus delivery yaitu harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini akan saya cek. Nanti saya akan perintahkan tim untuk menyisir di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Nanti kita lihat prioritasnya, mana duluan yang kita sisir, supaya 2020 betul-betul program-program yang ada bisa dirasakan oleh masyarakat," kata Tito di Timika pekan lalu.
Mantan Kapolri yang pernah dua tahun menjabat Kapolda Papua itu mengaku sangat paham dan mengenal betul karakteristik dan kinerja para kepala daerah di Papua.
"Saya sangat paham tentang Papua, saya dua tahun Kapolda Papua. Saya tahu anggaran-anggaran di Papua cukup besar, masalahnya apakah anggaran yang besar itu sampai ke publik atau tidak. Nanti ini akan disisir oleh tim dari Kemendagri sebagai pembina," ujarnya.
Tito menerangkan bahwa semua anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia harusnya lebih dominan merupakan belanja modal atau belanja pembangunan.
Di tingkat kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat, katanya, anggaran sejumlah daerah juga terhitung sangat besar. Sebagai contoh, Kabupaten Mimika pada 2019 ini APBD-nya mencapai lebih dari Rp3 triliun, Kabupaten Merauke Rp2,8 triliun, sementara kabupaten di wilayah pegunungan Papua anggarannya rata-rata lebih dari Rp1 triliun per tahun.
"Masalah utama kita sekarang, anggaran yang besar itu sampai atau tidak ke masyarakat. Jangan sampai anggaran yang besar itu tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena programnya tidak dibuat secara baik. Lalu ketika masyarakat tidak merasakan pembangunan, mereka mengatakan apa gunanya ada pemerintah sehingga terjadi keributan, konflik dan lain-lain," ujar Tito.
Baca juga: Eltinus Omaleng inisiatif kumpulkan para bupati sambut Papua Tengah
Baca juga: Pemekaran Papua, Mahfud: Secara politik, ekonomi, administrasi perlu
Baca juga: Pemerintah pertimbangkan pemekaran Papua untuk percepatan pembangunan
Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
