Jakarta (ANTARA) - Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Dr Emrus Sihombing mengatakan bahwa pidato perdana kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo usai dilantik adalah janji kepada rakyat.

"Saya menilai secara umum poin yang disampaikan bagus meski masih level konseptual, wajarlah. Namun, apa yang diucapkan adalah janji," katanya saat dihubungi Antara di Jakarta, Minggu.

Baca juga: Pengamat ingatkan Presiden Jokowi merealisasikan janji kampanyenya

Usai dilantik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato pertama kenegaraannya untuk masa jabatannya yang kedua ini dengan menyoroti aspek sumber daya manusia (SDM) dan inovasi sebagai poin utamanya.

Kemudian, lima prioritas program yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan, yakni pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Baca juga: Sandiaga: Pidato Jokowi harapan bagi bangsa tumbuh lebih tinggi

Direktur Eksekutif Emrus Corner itu menyayangkan Jokowi tidak menyebutkan soal pemberantasan korupsi dan narkoba dalam pidatonya itu, padahal dua permasalahan itu "urgent" dan menjadi musuh bersama.

Namun, ia mengapresiasi aspek SDM dan inovasi yang menjadi fokus utama Jokowi, serta lima program prioritas untuk lima tahun ke depan.

Baca juga: Pengamat nilai pidato Jokowi 'kenegarawanan'

Sebagai janji, Emrus mengatakan poin-poin program yang disampaikan Jokowi dalam pidato itu pasti terekam erat di memori masyarakat.

Apalagi, kata dia, seiring era keterbukaan informasi yang memudahkan masyarakat untuk menyimpan dan mengulas balik apa saja program yang dijanjikan lima tahun ke depan.

Baca juga: Pengamat: pidato Jokowi soal regulasi jadi tantangan ke depan

Artinya, Emrus mengatakan Jokowi harus mampu merealisasikan program-program itu, terutama dengan memilih menteri yang benar-benar bisa menerjemahkan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

"Semestinya, calon-calon menteri Jokowi bisa menyimak pidato pelantikan itu, dan menangkap apa-apa yang menjadi tupoksinya di kementerian yang dipimpinnya," katanya.

Baca juga: Ganjar: pidato Presiden Jokowi ingatkan ideologi dan karakter bangsa

Jadi, kata dia, begitu ditunjuk sebagai menteri bisa langsung menjabarkan apa yang diprogramkan Presiden Jokowi, sesuai dengan bidang kementeriannya.

"Misalnya, eselonisasi (penyederhanaan eselon). Itu tupoksi siapa? Kan Menteri PAN RB. Begitu selesai pengumuman kabinet, dia harus bisa menjabarkan strateginya terkait itu," katanya.

Bahkan, Emrus mengatakan menteri tersebut juga harus segera menyusun target pencapaian tahun pertama hingga ketiga secara detail sehingga bisa langsung bekerja.

"Menteri ini bukan sekadar pembantu Presiden. Berhasil tidaknya apa yang diprogramkan Presiden, kuncinya kan di menteri sesuai bidangnya masing-masing," katanya.

Jokowi dan KH Ma'ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks MPR-DPR-DPD RI, MInggu.

Rencananya, Jokowi-Ma'ruf akan mengumumkan dan mengenalkan menteri-menteri pada kabinetnya lima tahun mendatang, Senin (21/10).

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2019