Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kota Malang kembali meraih penghargaan nasional dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 melalui inovasinya berupa pengembangan Braille E-Ticket and Extraordinary Access for Visual Disabilities (Brexit) atau E-tiket obat braille dan akses bagi para penyandang disabilitas netra.

Penghargaan diterima Wali Kota Malang Sutiaji yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin. Penghargaan diserahkan di Istana Wakil Presiden, Selasa.

Sejalan visi Indonesia maju, inovasi menjadi kekuatan penting guna menghadirkan pelayanan pemerintah yang semakin diinginkan publik.

Sejak 2013, melalui gerakan one agency, one innovation, pelayanan publik pada setiap instansi semakin bergairah, paradigma melayani menjadi nilai dan budaya baru yang mendorong reformasi birokrasi, baik di pusat maupun daerah. Inilah yang menjadi ruh dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019.

Baca juga: Labinov Beken Makassar raih inovasi pelayanan publik

Baca juga: Wapres JK serahkan penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019


Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini dan berharap akan muncul terus inovasi-inovasi di Kota Malang. "Inovasi ini adalah simbol kuatnya upaya pemerintah untuk menghadirkan kualitas pelayanan publik yang menjawab harapan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Syafruddin mengatakan juara bukanlah menjadi tujuan akhir dari inovasi itu sendiri. "Bahwa mempertahankan inovasi, melanggengkan inovasi, serta pemanfaatan inovasi agar berguna bagi kemaslahatan masyarakat, serta adaptif menjawab dinamika permasalahan bangsa, itulah tujuan utama inovasi," ujarnya.

Setelah menyerahkan penghargaan, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta inovasi dalam bidang teknologi agar terus ditingkatkan untuk melayani masyarakat. "Pentingnya inovasi yang memberikan nilai tambah lebih tinggi dan lebih cepat. Kalau kita menghasilkan nilai tambah dengan teknologi, maka layanan bisa berkembang lebih baik dan lebih tinggi. Jadi yang akan menyelesaikan masalah negeri ini ialah produktivitas," ujar JK panggilan akrab Wakil Presiden RI.

Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 ini terdiri dari delapan kementerian dengan sembilan inovasi, empat lembaga dengan empat inovasi, lima provinsi dengan lima inovasi, 16 kabupaten dengan 17 inovasi, sembilan kota dengan 9 inovasi, dan satu BUMN dengan satu inovasi.

Semua itu tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB No. 18/2019 tentang Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019. Instansi yang berpartisipasi pada KIPP 2019 juga berkesempatan mengikuti kompetisi tingkat dunia, yaitu The United Nations Public Service Awards (UNPSA) yang diselenggarakan PBB.*

Baca juga: Inovasi ACOM masuk top 11 UNPSA

Baca juga: KBRI Kuala Lumpur raih top 45 kompetisi inovasi pelayanan publik

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019