Partai NasDem ingatkan kepala daerah berpihak pada rakyat

id NasDem, ingatkan, kepala daerah, berpihak pada rakyat,otonomi daerah

Situasi dalam "Dialog Selasa" bertema "Optimalisasi Peran Pemda dalam Stabilitas Wilayah", di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Selasa malam (15/10/2019). (Antara Foto/Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai NasDem bidang Otonomi Daerah Syahrul Yasin Limpo mengingatkan kepada kepala daerah, khususnya yang didukung oleh partai besutan Surya Paloh itu untuk berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Perlu ada pemerintahan daerah yang baik, yang berpihak pada rakyat dan tidak meladeni dirinya sendiri," kata Syahrul saat "Dialog Selasa' bertema "Optimalisasi Pemda dalam Stabilitas Wilayah", di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Selasa malam.

Baca juga: Kemendagri: 168 ASN korupsi belum diproses

Baca juga: Kuasa berlebih raja kecil otonomi daerah

Baca juga: Senator termuda akan mengurusi perkara otonomi daerah


Menurut dia, kepala daerah yang baik harus mengurusi kebutuhan rakyatnya, bukan malah ingin meraup keuntungan dari rakyat.

"Kepala daerah bukan untuk enak-enak. Harus bertanggungjawab dan juga melindungi rakyatnya," kata Syahrul.

Anjuran ini, dikatakan Syahrul, bukan hanya untuk 179 kepala daerah yang didukung oleh Partai NasDem, tetapi untuk semua kepala daerah.

Menurutnya, peran ini sangat sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena kewenangan pemerintah di daerah sangat dibutuhkan, bahkan mulai tingkatan camat.

"Budaya pemerintahan yang baik akan menular secara sistematis," katanya.

Ia menyebutkan, jika di suatu daerah terdapat camat yang baik, otomatis camat lain akan meniru dan tercipta kelurahan yang baik dalam tata kelola dan terus hingga ke tingkat pemerintah provinsi.

"Intinya pemerintah daerah yang baik, mampu menghadirkan rahmat pada rakyatnya," kata Ketua Umum Kostranas NasDem ini.

Menurut dia, dengan pemerintah daerah yang baik ini, akan muncul ruang bagi usaha karena pelaku usaha akan nyaman menanam modal di Indonesia, sehingga perekonomian ini akan tumbuh dan menjamin demokrasi.

"Tak akan ada demokrasi jika ekonomi terpuruk. Sebab hal ini adalah kata kunci untuk mewujudkan keberlangsungan negara. Jadi kalau ada pemerintah daerah yang menekan businessman pasti wilayah itu tak berkembang dengan baik," kata Syahrul.

Anggota DPR dari NasDem, H Charles Meikyansah, menambahkan, perlu konsep baru dan menjauhkan stigma priyayi karena mereka hadir untuk rakyat di wilayah kerja masing-masing.

"Konsepnya adalah konsep melayani, menjadi pemimpin daerah bukan hal mudah. Dengan kewenangan yang mereka miliki dan tantangan yang harus mereka hadapi," kata dia.

Dialog Selasa yang digelar DPP NasDem merupakan gelaran rutin menjelang Kongres NasDem pada 8-11 November 2019.

Pewarta : Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar