Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft, yang berbicara dalam sidang tertutup Dewan Keamanan PBB soal Suriah, tidak merinci konsekuensi yang dimaksud.
Turki pada Kamis menggempur milisi Kurdi, yang bersekutu dengan AS, di Suriah untuk hari kedua. Gempuran itu memaksa ribuan warga mengungsi dan menewaskan puluhan orang.
"Kalau tidak mengikuti aturan, yaitu melindungi penduduk yang rentan, tidak menjamin bahwa ISIS tidak memanfaatkan aksi-aksi ini untuk menyusun kembali kekuatan, akan ada konsekuensinya," kata Craft di depan para wartawan.
Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara sudah menggelar sidang --atas permintaan lima negara Eropa, yakni Inggris, Prancis, Jerman, Belgia dan Polandia. Dalam pernyataan bersama, negara-negara Eropa tersebut mendesak Turki untuk menghentikan aksi militernya.
Turki mulai melancarkan serangan beberapa hari setelah Presiden Donald Trump menarik pasukan AS dari kawasan itu dalam perubahan kebijakan, yang tiba-tiba muncul, setelah ia melakukan pembicaraan dengan Presiden Turki RecepTayyip Erdogan melalui telepon pada Minggu (6/10).
Baca juga: Turki harus menahan diri di Suriah, kata ketua NATO
Turki mengatakan YPG Kurdi, yang merupakan komponen utama dalam Pasukan Demokratik Suriah dukungan Amerika Serikat, adalah kelompok teroris yang memiliki kaitan dengan para pemberontak Kurdi, kelompok yang telah memerangi Turki selama bertahun-tahun.
Trump membantah bahwa ia meninggalkan pasukan Kurdi, mitra paling efektif bagi AS dalam memerangi ISIS di Suriah.
Melalui surat yang disampaikan pada Rabu (9/10), Turki mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa operasi militer di Suriah timur laut akan dijalankan secara "proporsional, terukur dan bertanggung jawab."
"Operasi ini hanya akan menargetkan para teroris dan persembunyian mereka, tempat mereka berlindung, lokasi, kendaraan serta peralatan persenjataan mereka," kata Duta Besar Turki untuk PBB Feridun Sinirlioglu. "Semua tindakan pencegahan sedang diambil untuk menghindarkan penduduk sipil menjadi korban."
Turki mendasarkan Pasal 51 Piagam PBB sebagai pembenaran aksinya. Pasal tersebut mengatur soal hak individual ataupun bersama untuk membela diri dari serangan bersenjata.
Dewan Keamanan PBB sedang membahas suatu rancangan pernyataan, namun tampaknya kesepakatan tidak akan tercapai. Pernyataan seperti itu baru bisa dikeluarkan jika semua anggota Dewan setuju.
"Aspek-aspek lain menyangkut krisis Suriah harus diperhatikan, bukan hanya soal operasi Turki. Keberadaan militer secara ilegal di negara itu harus dibicarakan," kata Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia kepada para wartawan, mengacu pada keberadaan pasukan Amerika Serikat di Suriah.
Sumber: Reuters
Baca juga: Iran: Turki harus segera hentikan serangan militer di Suriah
Baca juga: Turki akan tanggung jawab tahanan ISIS di 'zona aman' Suriah
Baca juga: AS beri ancaman ekonomi jika Turki serang Kurdi di Suriah
Penerjemah: Tia Mutiasari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2019
