Wapres JK jelaskan upaya Indonesia atasi kesenjangan pembiayaan

id Wapres Jusuf Kalla,JK, Sidang Umum PBB,New York,kesenjangan pembiayaan,SDGs,Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pernyataan atas nama Pemerintah Indonesia dalam Dialog Tingkat Tinggi tentang Keuangan untuk Pembangunan, sebagai rangkaian dari agenda Sidang Umum ke-74 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Kamis (26/9/2019). (Biro Pers Setwapres)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan kesenjangan pembiayaan, yang diprediksi mencapai 2,5 triliun dolar AS per tahun, dalam Forum Dialog Tingkat Tinggi Sidang Umum ke-74 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Kamis (26/9).

Baca juga: Wapres JK bantah ada usulan referendum Papua di Sidang Umum PBB

Baca juga: Wapres JK: Indonesia berperan penting dalam penyelematan bumi

Baca juga: Di PBB, Wapres JK tegaskan komitmen Indonesia jadi negara maju


Dalam rilis yang diterima Antara di Jakarta, Jumat, Wapres JK mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) saja tidak akan cukup untuk mengatasi kesenjangan itu. Oleh karena itu, Indonesia menerapkan sejumlah program pendekatan untuk mengatasi persoalan keuangan tersebut.

"Pertama ialah melalui KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan pembiayaan anggaran non-Pemerintah. Indonesia telah menggunakan pola KPBU dalam pembangunan di 19 sektor, antara lain pembangunan jalan, moda transportasi terpadu, serta teknologi informasi dan komunikasi," jelas Wapres JK dalam Forum Dialog bertema "Menghasilkan Uang untuk Mengisi Kesenjangan Pembiayaan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Aksi Iklim".

Selain itu, yang kedua, Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan pusat pembiayaan dari SDGs, dengan menekankan pada empat fungsi.

"Menciptakan lingkungan keuangan inovatif, membangun jejaring strategis dan matchmaking, mengembangkan model, instrumen dan teknologi keuangan, serta membangun kapasitas dan berbagi pengetahuan," jelas Wapres.

Upaya ketiga, lanjut Wapres, Pemerintah Indonesia juga mengoptimalkan inovasi model keuangan lainnya untuk mengisi kesenjangan pembiayaan tersebut, yakni lewat zakat dan wakaf sebagai bagian dari keuangan syariah, penggalangan dana dan filantropi.

Dialog Tingkat Tinggi terkait Keuangan untuk Pembangunan (Financing for Development) diselenggarakan sebagai rangkaian dari acara Sidang Umum Tahunan PBB di New York, Amerika Serikat.

Dialog kali ini terbagi dalam empat sesi untuk membahas mengenai keterlibatan publik untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan, pembiayaan SDGs dan aksi iklim terhadap meningkatnya beban utang, menghasilkan uang untuk mengisi kesenjangan pembiayaan SDGs dan aksi iklim, serta mengumumkan inisiatif baru.


Pewarta : Fransiska Ninditya
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar