Surabaya (ANTARA) - Kementerian Sosial RI mulai menerapkan aplikasi berbasis digital e-PKH (Program Keluarga Harapan Elektronik) untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan efektif, termasuk di Provinsi Jawa Timur.

"E-PKH adalah terobosan berbasis digital yang dilakukan Kementerian Sosial yang membuktikan bahwa PKH telah siap menyongsong era insdustri 4.0, era big data, era internet. Sistem ini juga ditujukan untuk meminimalisasi adanya bantuan yang salah sasaran," ujar Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat di Surabaya, Rabu.

Ia menjelaskan dengan penerapan e-PKH semakin memudahkan proses validasi calon penerima PKH tanpa kertas dan berkas karena paperless.

Penerapan itu, kata dia, juga dapat menghitung bantuan sosial (bansos) secara otomatis serta mampu memasukkan hasil verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara cepat.

"Dapat menghitung bantuan sosial secara otomatis, memasukkan hasil verifikasi komitmen KPM secara cepat, pemutakhiran data secara langsung, monitoring pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) secara berkelanjutan di seluruh Jatim," ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, aplikasi e-PKH menjadi sangat penting sebagai alat dalam pencapaian target kinerja program.

Harry mengatakan pihaknya pada 2019 menargetkan sebanyak 800 ribu KPM akan lulus dari kepesertaan atau biasa disebut Graduasi Sejahtera Mandiri, selanjutnya pada 2020 ditargetkan sebanyak 1 juta KPM tergraduasi secara mandiri.

Baca juga: Kemensos targetkan satu juta penerima PKH tergraduasi 2020

Baca juga: KPM PKH menurun, namun sejumlah warga miskin tidak dapat PKH


Selain menggunakan aplikasi e-PKH, dalam mengejar graduasi juga dilakukan labelisasi terhadap rumah KPM.

Sistem labelisasi keluarga pra sejahtera tersebut merupakan bentuk sosialisasi yang diupaya Sumber Daya Masyarakat (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang telah mampu mempunyai budaya malu.

"Hal ini penting untuk menyadarkan mereka bahwa masih banyak keluarga tidak mampu lainnya yang mengantri untuk mendapatkan bantuan PKH," kata Harry.

Sementara itu, untuk meningkatkan perekonomian KPM PKH juga dilakukan melalui Family Development Session (FDS) atau Peningkatan Kemampuan Keluarga.

"Pendamping dan operator PKH merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga tidak mampu menjadi keluarga yang sejahtera dan produktif," katanya.

Baca juga: Kemsos minta pemda alokasikan dana dampingan perkuat PKH

Pewarta: Fiqih Arfani/Willy Irawan
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019