Pengamat nilai kritikan kepada Presiden harus mengedepankan etika

id Revisi UU KPK

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing. (antaranews.com/Sri Muryono)

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai kritikan yang dilontarkan publik kepada Presiden Joko Widodo harus tetap mengedepankan aspek etika, mengingat presiden merupakan simbol negara yang harus dihormati.

"Terus terang saya katakan bahwa dengan segala kekurangan dan kelebihan, siapa pun presiden kita, dia adalah simbol negara, kita perlu hormati," ujar Emrus saat dihubungi, Senin.

Jokowi mendapat kritikan dari sejumlah pihak setelah dirinya menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan DPR.

Banyak pihak khawatir dilanjutkannya pembahasan tersebut dapat melemahkan KPK. Belakangan, kritikan yang dilontarkan publik, termasuk media massa semakin tajam bahkan dinilai mulai menyerang pribadi Presiden.

Baca juga: Pribadi Presiden Jokowi diserang, Hasto nyatakan tidak tinggal diam

Emrus mengatakan, kritikan publik kepada Presiden merupakan suatu hal yang lumrah. Namun, kritikan yang disampaikan harus berdasarkan fakta, data, argumentasi yang kuat serta mengandung unsur edukasi bagi masyarakat.

"Tidak dengan mengilustrasikan gambar-gambar yang boleh jadi dimaknai sangat liar oleh masyarakat. Bukankah fungsi media massa untuk mengedukasi?," ujar dia.

Lebih lanjut Emrus berpendapat kritikan-kritikan tajam yang disampaikan publik sebaiknya disikapi dengan kepala dingin.

Apabila terdapat pihak-pihak yang merasa terganggu dengan kritikan tersebut, dia menyarankan untuk menyelesaikannya dengan dialog.

Baca juga: Partai koalisi dukung penuh Jokowi soal revisi UU KPK

"Tetapi tidak perlu lah di bawa ke ranah hukum dan lain sebagainya, karena segalanya bisa diselesaikan dengan kompromi, dengan dialog, jangan sedikit- sedikit langsung ke proses hukum," kata pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner itu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya tidak bisa tinggal diam atas serangan terhadap pribadi Presiden Joko Widodo terkait polemik pro-kontra pimpinan dan revisi UU KPK.

"Kami mengkritik keras pihak yang menggunakan hal (penghinaan) tersebut sebagai upaya mendiskreditkan Presiden," kata Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin.

Baca juga: Politikus: Utamakan dialog politik agar polemik tidak berkepanjangan

Hasto Kristiyanto yang menyatakan sebelumnya menahan diri, akhirnya berbicara soal polemik KPK, karena sudah ada pihak-pihak tertentu yang menyerang pribadi Presiden Jokowi.

"Saya mendapat informasi soal adanya media massa tertentu yang secara kurang etis menampilkan karikatur bergambar Jokowi dan pinokio. Dari aspek etika, hal ini tidak memenuhi ketentuan sopan-santun," kata Hasto.

Pewarta : Fathur Rochman
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar