Jakarta (ANTARA News) - Biro Pusat Statistik (BPS) berencana menggelar survei tingkat nasional untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang penduduk miskin, dan data tersebut akan menjadi acuan bagi semua program penanganan kemiskinan oleh pemerintah. "Mulai September tahun ini, kami akan melakukan survei yang hasilnya akan menjadi data acuan dasar bagi program-program anti kemiskinan pemerintah," kata Arizal Ahnaf, Deputi Statistik Sosial BPS, dalam diskusi evaluasi penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) tahap pertama, di Jakarta, Senin. Arizal Ahnaf menjelaskan, nantinya data penduduk miskin ini akan sampai ke tahap data per penduduk, bukan hanya RTS (Rumah Tangga Sasaran). "Nanti data penduduk miskin akan lebih spesifik, dari nama semua anggota keluarga, jenis kelamin, status sekolah, usia pendidikan, nama sekolah, karena data ini akan digunakan untuk pelaksanaan program-program penanganan kemiskinan, seperti Jamkesmas, PKH (Program Keluarga Harapan), dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah)," ujarnya. Metode surveinya, kata Arizal, adalah verifikasi data terakhir dari BPS tahun 2007 dan penyisiran langsung - untuk menjangkau kemungkinan masih ada keluarga miskin yang belum terdata oleh BPS. Lebih lanjut ia menjelaskan tiap petugas pencacah dari BPS akan menangani rata-rata 600 RTS. "Ini akan menjadi pekerjaan yang sangat berat, karena luasnya cakupan wilayah yang harus dicacah," ujar dia. Saat ini saja, jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota terus bertambah di 33 provinsi yang ada. "Kabupaten sekarang berjumlah 489 kabupaten/kota, tersebar lagi menjadi 6.357 kecamatan, dan 75.411 desa. Dalam waktu 3 tahun saja, jumlah desa sudah bertambah begitu banyak dari yang hanya 71.000-an di tahun 2005/2006 menjadi 75.411 sekarang," kata Arizal. "Kami menargetkan jumlah petugas survei yang akan dibutuhkan untuk mencacah adalah 70.000 orang, dan Agustus nanti akan dilatih oleh BPS Pusat. Kami berharap data hasil survei sudah bisa BPS serahkan kepada pemerintah pada akhir tahun 2008 ini," kata dia menegaskan. Menyinggung mengenai tingkat akurasi data kemiskinan yang dirilis BPS, Arizal mengakui pihaknya tidak bisa mengendalikan semua petugas agar berlaku patut dan jujur. "BPS tidak bisa mengendalikan semua itu, tapi kami berharap akurasi data kemiskinan akan membaik karena kami pun melakukan penyisiran bagi keluarga yang tidak layak menerima tapi memperoleh dana bantuan, dan keluarga miskin yang layak tapi tidak mendapat bantuan," kata dia. Berdasarkan data BPS untuk RTS tahun 2005/2006, terdapat 19.100.905 RTS yang layak mendapat dana bantuan tunai dari pemerintah. Pada 31 Desember 2007 BPS merilis data yang telah dimutakhirkan, terutama di 1.023 kecamatan di 97 kabupaten/kota, di 15 provinsi yang menjadi ujicoba PKH (Program Keluarga Harapan). Ternyata dari jumlah awal tadi, ada 81.050 RTS yang dinyatakan dihapus dari daftar penerima dana bantuan dari pemerintah karena beberapa alasan, seperti RTS tunggal dan sudah meninggal dunia, pindah alamat, dan data ganda. "Sehingga data yang digunakan untuk penyaluran BLT 2008 adalah 19.019.855 RTS," katanya. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008