Pengusaha mebel usulkan SVLK tidak berlaku untuk ekspor ke AS

Karena di aturan Peraturan Menteri Perdagangan, kena semua. Produk kayu kena. Padahal yang mewajibkan Uni Eropa, Kanada, Australia dan Inggris. Di AS tak ada SVLK

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan beberapa pengusaha mebel kayu dan rotan mengusulkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) tidak diberlakukan untuk produk yang akan diekspor ke negara yang tidak meminta verifikasi, seperti Amerika Serikat.

Darmin mengatakan usulan tersebut disampaikan sejumlah pengusaha dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo,

Baca juga: Amkri ajukan 14 pos tarif bebas SVLK

Baca juga: Pemerintah tunda kewajiban SVLK mebel

"Karena di aturan Peraturan Menteri Perdagangan, kena semua. Produk kayu kena. Padahal yang mewajibkan Uni Eropa, Kanada, Australia dan Inggris. Di AS tak ada SVLK," kata Darmin dalam jumpa pers di Kantor Presiden pada Selasa usai rapat terbatas bertopik "Peningkatan Ekspor Permebelan, Rotan dan Kayu".

Selain itu, beberapa pengusaha juga meminta penyederhanaan proses dalam pengurusan SVLK.

Menurut Darmin, biaya untuk SVLK sebesar Rp20 juta hingga Rp30 juta memberatkan pengusaha kayu tingkat kecil dan menengah.

Pengusaha juga mengusulkan SVLK tidak perlu diberlakukan di tiap tingkat, namun hanya di tingkat hulu penjualan kayu.

Darmin menjelaskan untuk mendorong peningkatan ekspor mebel kayu di tengah terbukanya peluang imbas perang dagang, pemerintah akan meninjau usulan tersebut.

Baca juga: Ekspor mebel dan furnitur ditarget naik 20 persen

Selain itu, terkait persoalan maraknya penyelundupan rotan keluar negeri, Darmin menilai perlu ada industri yang dapat mengolah seluruh jenis rotan.

Dengan rotan mentah yang tidak terolah, maka oknum pelaku usaha rotan mentah terpaksa menjualnya ke luar negeri.

Baca juga: Pemprov Jateng minta kebijakan SVLK ditinjau ulang

Dalam rapat terbatas itu, pemerintah membahas upaya peningkatan ekspor permebelan, industri rotan dan kayu di tengah terbukanya peluang akibat imbas dari perang dagang Tiongkok-Amerika Serikat.