Kemendikbud kemas penuntasan buta aksara dengan budaya

id Hari aksara, penuntasan buta aksara, buta aksara, program budaya

Fungsional Analisis Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan pada Direktorat Jenderal Paud dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud Hamzah Hakim saat memberikan materi kurikulum kelompok belajar dan pemberantasan buta huruf di Agats, Kabupaten Asmat, Papua. (Dokumen Humas Pemkab Asmat/Eman) (Dokumen Humas Pemkab Asmat/Eman/)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengemas sejumlah program penuntasan buta aksara dengan budaya, keterampilan, dan bahasa.

"Kami melaksanakan program keaksaraan dalam dua tingkatan, yaitu keaksaraan dasar bagi warga yang masih buta aksara, dan keaksaraan lanjutan bagi yang telah menyelesaikan program keaksaraan dasar," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud, Harris Iskandar, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS tahun 2018, jumlah penduduk buta aksara turun menjadi 3,29 juta orang, atau hanya 1,93 persen dari total populasi penduduk. Pada tahun 2017, jumlah penduduk buta aksara tercatat 3,4 juta orang.

Penuntasan buta aksara menjadi salah satu fokus program pemerintah. Pada awal kemerdekaan tahun 1945 jumlah penduduk buta aksara mencapai 97 persen. Namun pada 2015, jumlah penduduk buta aksara telah berkurang menjadi 3,4 persen atau sebanyak 5,6 jutaorang.

Baca juga: Kemendikbud : literasi tak hanya bebas buta aksara

Kemendikbud juga menggulirkan program-program keaksaraan dengan memperhatikan kondisi daerah, seperti program keaksaraan dasar padat aksara, program keaksaraan dasar bagi komunitas adat terpencil atau khusus, program keaksaraan usaha mandiri, dan program multikeaksaraan.

Selain itu, Kemendikbud melakukan pemberantasan buta aksara dengan sistem blok atau klaster, yaitu memusatkan program di daerah-daerah padat buta aksara seperti Papua (22,88 persen), Sulawesi Selatan (4,63 persen), Sulawesi Barat (4,64 persen), Nusa Tenggara Barat (7,51 persen), Nusa Tenggara Timur (5,24 persen), dan Kalimantan Barat (4,21 persen).

Kemendikbud juga melaksanakan program pascabuta aksara. Program tersebut di antaranya pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan pendidikan multikeaksaraan. KUM berorientasi pada pemeliharaan keberaksaraan dengan fokus keterampilan usaha mandiri.

Sedangkan multikeaksaraan berorientasi pada pemerliharaan keberaksaraan dengan fokus pada lima tema pemberdayaan masyarakat, yakni profesi atau pekerjaan, pengembangan seni budaya, sosial politik dan kebangsaan, kesehatan dan olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Baca juga: Pendidikan keaksaraan jangkau masyarakat adat
Baca juga: Rumah Merah Putih dukung berantas buta aksara warga eks Timtim

Pewarta : Indriani
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar