Mereka mengatakan telah menggarap sebuah pulau yang luasnya sekitar 40 hektare pada kawasan Waduk Riam Kanan sejak tahun 1975, namun pada awal 2019 Dinas Kehutanan Kalsel mengambil hak pengelolaan tanpa kejelasan ganti rugi tanam tumbuh.
Pepohonan atau tanaman rakyat tersebut sudah berproduksi dan menjadi sumber pendapatan masyarakat, termasuk untuk membiayai sekolah anak mereka.
Pulau yang sebelumnya dalam pengelolaan 30 keluarga warga Tiwingan Baru itu belakangan menjadi objek wisata dengan nama Pulau Bekantan, karena akan dijadikan sebagai tempat penangkaran atau kawasan perlindungan kera hidung panjang.
Padahal pada pulau tersebut sebelumnya terdapat beragam tanaman rakyat setempat, antara lain pohon karet, durian, serta tanaman buah-buahan lain, tutur Pambekal atau Kepala Desa (Kades) Tiwingan Baru, Rudiansyah.
Ia berharap, pihak pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel atau Dinas Kehutanan (Dishut) setempat bisa segera mengganti rugi tanaman yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan penduduk.
Selain itu, warga masyarakat Tiwingan Baru atau hulu Waduk Riam Kanan juga mengharapkan ada kerjasama dalam pengelolaan objek wisata Pulau Bekantan tersebut sehingga dapat menjadi pendapatan desa.
"Kami berharap, DPRD Kalsel bisa menjembatani penyelesaian persoalan tersebut atau membantu mencarikan solusi terbaik agar warga masyarakat jangan sampai korban," kata Rudiansyah.
Menanggapi persoalan warga Tiwingan Baru tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel H Asbullah berpendapat, hal itu tidak terlalu berat, sehingga penyelesaiannya pun relatif mudah.
"Kalau sudah ada janji mau mengganti rugi, maka tidak masalah, karena hanya tinggal tunggu waktu," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Kalau anggaran atau dana untuk ganti rugi tersebut belum ada, bisa kita usulkan/dorong pada APBD Kalsel mendatang," kata Asbullah AS SH.
Pewarta: Sukarli/Syamsuddin Hasan
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019
