Sulbar bangun bendungan irigasi di dua kabupaten

id Irigasi Sulbar,bendungan

Asisten 1 Pemprov Sulbar memimpin rapat koordinasi dengan tim Persiapan pengadaan tanah bagi pembagunan bendungan dan irigasi di Sulbar, Jumat (9/8/2019). (ANTARA/M Faisal Hanapi)

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Sulbar membangun bendungan irigasi di dua Kabupaten yakni di Masabo Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, dan Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah.

"Pemprov Sulbar telah berkoordinasi dengan tim Persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum di Sulbar," kata Asisten Bidang Pemerintahan Setda Sulbar, M. Natsir, di Mamuju, Jumat.

Ia mengatakan, koordinasi juga dilaksanakan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ditjen Sumber Daya Air Balai Sungai Wilayah III Palu.

Menurut dia, koordinasi dengan Kementrian PUPR juga untuk keperluan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi di Masabo, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu dan Budong-Budong Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.

"Agar pembangunan bendungan dan irigasi dapat berjalan sesuai rencana, dibutuhkan kerja antara Pemprov Sulbar dan ke dua kabupaten yang akan menjadi lokasi pembangunan bendungan," katanya.

Natsir berharap melalui pertemuan dan koordinasi tersebut dapat mempertajam dan memperkuat koordinasi antara Pemprov Sulbar dengan Pemkab Pasangkayu dan Mamuju Tengah, serta terbangun kesamaan persepsi dan polarisasi pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

"Adanya rencana pembangunan bendungan dan irigasi di Sulbar, merupakan suatu anugerah bagi Pemprov Sulbar dan dua kabupaten yang ada di provinsi ini, sebab dapat digunakan pembangunan yang lainnya, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)," katanya.

Natsir mengingatkan sebelum proyek tersebut digulirkan, dibutuhkan kesiapan, kesanggupan dan pernyataan dari masyarakat setempat, sehingga nantinya tidak ada unsur-unsur yang terkait dengan politik, dan kepentingan lainnya.

Selain itu, dalam pembebasan lahan perlu juga dilihat dari segi filosofinya, sehingga nantinya tidak ada lagi penolakan dari masyarakat, karena alasan tidak ada pemberitahuan.

Ia meminta Balai Sungai Wilayah III Palu dan Biro Tata Pemerintahan agar memastikan pemilik tanah dapat menerima keputusan pemerintah sehingga tidak ada hal yang dipertentangkan. "Lakukan sosialisasi yang baik, upayakan pemilik lahan harus hadir atau memberikan surat kuasa yang bermaterai bagi yang mewakilinya agar tidak ada masalah lahan dalam proyek pembangunan ini," katanya.

Anggota DPRD Sulbar, Sukri Umar berharap bendungan tersebut dapat dibangun dengan baik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pertanian Sulbar dengan memaksimalkan irigasi memacu produksi pertanian.*

Baca juga: Kementerian PUPR selesaikan bendungan di Sulawesi Utara

Baca juga: Menantikan Sulawesi Tenggara bebas banjir

Baca juga: Dua bendungan berkapasitas 39,47 juta meter kubik dibangun di Sulut

Pewarta : M.Faisal Hanapi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar