"Jadi kalau PDIP mengusulkan banyak calon menteri untuk diakomodasi, saya kira juga tidak ada masalah.....Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menyatakan permintaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk jatah menteri lebih banyak adalah suatu hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan, meski Presiden Joko Widodo adalah satu-satunya yang memiliki hak prerogatif untuk memilih susunan kabinetnya.
"Jadi kalau PDIP mengusulkan banyak calon menteri untuk diakomodasi, saya kira juga tidak ada masalah. Itu sesuatu yang wajar. Apalagi memang PDIP ini partai pemenang dan bersama yang lain bekerja keras memenangkan Pak Jokowi untuk periode kedua," ujar Abdul Kadir Karding ketika dihubungi di Jakarta, Kamis.
Menurut Karding, sejak awal Presiden terpilih Jokowi mempersilakan semua pihak baik dari partai koalisi, kelompok sipil, relawan serta tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan masukan terkait Kabinet Kerja II.
Baca juga: Akademisi sebut minta 'jatah' menteri mendidik pamrih berjuang
Pengajuan nama, ujarnya, merupakan hal wajar dilakukan agar Jokowi serta Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin bisa memiliki banyak pilihan untuk posisi menteri.
"Sekarang soal apakah usulan menteri itu diterima seluruhnya atau tidak, atau ada kebijakan lain tentu itu hak prerogatif presiden terpilih," ujarnya lagi.
Baca juga: Surya Paloh tegaskan Partai Nasdem tak minta-minta jatah menteri
Sebelumnya, dalam Kongres V PDI Perjuangan, di Bali, Megawati menyinggung soal jatah menteri lebih banyak untuk partainya.
"Kalau Pak Jokowi, mesti banyak, kita kan pemenang dua kali. Jangan nanti PDIP sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, nanti saya kasih cuma empat, ya emoh, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Orang yang tidak dapat saja minta. Horeee," ujar Mega berseloroh dalam acara tersebut, di Sanur, Denpasar, Bali pada Kamis.
Baca juga: Presiden Jokowi pastikan Bali dapat jatah menteri
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
