Kemenkes tunjuk Muara Enim sebagai lokasi uji coba reformasi JKN

Sabtu, 3 Oktober 2026 06:04 WIB

Kementerian Kesehatan menunjuk Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, sebagai salah satu dari empat daerah di Indonesia yang menjadi lokasi uji coba reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri

Palembang (ANTARA) - Kementerian Kesehatan menunjuk Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, sebagai salah satu dari empat daerah di Indonesia yang menjadi lokasi uji coba reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan Obrin Parulian saat diwawancarai di Palembang, Jumat, mengatakan reformasi JKN akan mengubah sejumlah sistem pelayanan kesehatan, mulai dari sistem rujukan, kelas rawat inap, hingga sistem pembiayaan berbasis Indonesian Diagnosis Related Groups (iDRG).

"Muara Enim ditunjuk sebagai salah satu kabupaten dari empat daerah sebagai lokus piloting atau uji coba reformasi JKN. Nanti reformasi JKN yang baru akan mengubah sistem pelayanan kita," katanya.

Muara Enim dipilih karena memiliki kompleksitas wilayah, termasuk berada di persimpangan sejumlah jalur dan memiliki tantangan geografis.

"Pemilihan Muara Enim karena memiliki kompleksitas tersendiri, seperti yang disampaikan Pak Gubernur ada persimpangan-persimpangan jalur, secara geografis juga terdapat tantangannya, karena sistem baru ini juga akan didukung teknologi informasi. Jadi, ketika ada kendala dapat diketahui," ujarnya.

Ia menjelaskan perubahan pertama menyangkut sistem rujukan yang akan berbasis pada kemampuan pelayanan atau rujukan berbasis kemampuan pelayanan (RBKP). Sistem tersebut akan menyederhanakan proses rujukan berdasarkan kemampuan fasilitas kesehatan serta tarif iDRG.

"Nantinya, dari rujukan berjenjang berdasarkan tipe RS, menjadi rujukan berdasarkan kemampuan RS. Artinya, rujukan nanti mana faskes atau RS terdekat yang mampu memberikan pelayanan, yang memiliki kompetensi, ke situlah pasien akan dikirim. Tidak lagi harus berjenjang ke tipe D, tipe C, tipe B, tipe A," jelasnya.

Perubahan berikutnya berkaitan dengan kelas rawat inap standar (KRIS), katanya, fasilitas dalam kamar rawat inap akan distandardisasi untuk memastikan pasien memperoleh pelayanan yang lebih nyaman.

Ada 12 kriteria yang diatur, ada empat tempat tidurnya, jarak tempat tidurnya, harus ada outlet oksigennya, ada nurse call-nya, pencahayaannya, kamar mandi di dalam dan sebagainya. Hal itu untuk memastikan pasien mendapat pelayanan standar dan lebih nyaman.

Kemudian, perubahan sistem pembiayaan akan menggunakan iDRG dengan mengelompokkan kasus pelayanan kesehatan berdasarkan diagnosis, tindakan, tingkat kompleksitas, dan karakteristik klinis pasien.

Sistem tersebut akan digunakan sebagai dasar pembayaran pelayanan rumah sakit dengan mempertimbangkan kompleksitas kasus dan kebutuhan sumber daya pelayanan serta menyesuaikannya dengan karakteristik pelayanan kesehatan di Indonesia.

"Dengan tiga reform ini, kita harapkan kualitas pelayanan kesehatan kita bisa semakin baik," katanya.

Selain Muara Enim, tiga daerah lain yang ditunjuk sebagai lokasi uji coba reformasi JKN adalah Bandung, Makassar, dan Tulungagung. Evaluasi penerapan reformasi tersebut akan dilakukan setiap tiga bulan.

Uji coba reformasi JKN akan dilakukan setelah Peraturan Presiden yang menjadi dasar penerapannya ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

"Drafnya masih dibahas di kementerian dan lembaga. Sudah selesai di tahapan harmonisasi, di Setneg tinggal menunggu tanda tangan Pak Presiden," katanya.

Obrin menambahkan, pemerintah memiliki waktu 12 bulan untuk melakukan uji coba sebelum sistem tersebut diberlakukan secara nasional.

"Ada waktu 12 bulan untuk kita uji coba sebelum diberlakukan secara nasional," tambahnya.

Sementara itu Peneliti Divisi Riset dan Inovasi BPJS Kesehatan Atmi Roseva mengatakan pihaknya mendukung reformasi JKN karena diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mutu layanan kesehatan.

"Sebagai operator, kami akan menyiapkan beberapa integrasi dari sistem aplikasi baik dari pemda, Kemenkes, dan BPJS," katanya.

Sementara itu, Plt Bupati Muara Enim Sumarni mengatakan wilayahnya siap menjadi lokasi uji coba reformasi JKN.

"Kami akan mempersiapkan segala kebutuhan untuk pelaksanaannya. Pak Gubernur juga memberi support, termasuk kendala dalam kekurangan dokter-dokter spesialis," katanya.

Terkait sarana dan prasarana, Pemkab Muara Enim juga menyiapkan pengembangan fasilitas rumah sakit. Rencana pembangunan gedung 10 lantai sebelumnya telah disiapkan, namun pelaksanaannya turut menyesuaikan kebijakan efisiensi.

"Rencana kita membangun 10 tingkat namun karena efisiensi, Kemenkes juga akan ikut membantu," ujarnya.