DJPb Sumsel dorong hilirisasi dan sinergi distribusi APBN-APBD

Rabu, 30 September 2026 19:34 WIB

Aktivitas perekonomian di Sungai Musi Palembang, Sumatera Selatan. ANTARA/M Imam Pramana

Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatera Selatan mendorong hilirisasi sektor primer serta sinergi erat dalam pendistribusian APBN dan APBD untuk menjaga ketahanan dan momentum pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Kanwil DJPb Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Nana Riana di Palembang, Rabu, menegaskan bahwa ketahanan fiskal daerah tidak bisa berdiri sendiri tanpa didukung oleh transformasi ekonomi.

"Sinergitas kebijakan fiskal pusat dan daerah harus berjalan beriringan dengan transformasi struktural, terutama menggenjot hilirisasi produk agar Sumatera Selatan tidak lagi sekadar menjadi eksportir bahan mentah, melainkan produsen industri olahan bernilai tambah tinggi," kata Nana.

Ia menjelaskan bahwa langkah transformasi tersebut dinilai mendesak mengingat dinamika fiskal regional pada paruh pertama 2026 menghadapi tantangan tersendiri.

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) tercatat terkontraksi 18,33 persen secara tahunan (year on year/yoy) akibat penurunan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa. Penurunan tersebut turut menyeret kontraksi pada pendapatan dan belanja daerah secara konsolidasi masing-masing sebesar 15,69 persen dan 10,04 persen.

Tingginya ketergantungan fiskal pada transfer pusat juga masih membayangi. Sebanyak 16 dari 18 pemerintah daerah di Sumatera Selatan tercatat masih berada dalam kategori "Belum Mandiri", dengan realisasi belanja modal daerah yang baru mencapai 12,45 persen dari pagu.

Kendati demikian, tekanan tersebut berhasil diimbangi oleh lonjakan Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh signifikan sebesar 32,58 persen (yoy), didorong oleh kenaikan belanja pegawai, akselerasi belanja barang, serta peningkatan belanja modal. Alhasil, perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 tetap tumbuh berdaya tahan (resilient) sebesar 5,20 persen (yoy).

Dari sisi makro, fondasi ekonomi daerah tetap terjaga kokoh. Inflasi Juni 2026 terkendali rendah di level 2,89 persen (yoy), jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 3,34 persen. Indikator kesejahteraan pun menunjukkan perbaikan progresif, tingkat kemiskinan turun ke angka 9,50 persen pada Maret 2026, Rasio Gini (Gini Ratio) menyusut ke titik terendah dalam satu dekade di level 0,285, serta Nilai Tukar Petani (NTP) menguat ke posisi 149,39. Namun, perhatian khusus tetap dialamatkan pada perbaikan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang melandai ke level 111,03.

Dukungan nyata bagi perekonomian akar rumput juga terlihat dari progres Program Strategis Nasional (PSN). Hingga 31 Juli 2026, sebanyak 801 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah beroperasi melayani 2.037.997 jiwa setiap hari, sekaligus menggerakkan sektor pertanian dan UMKM lokal. Sementara itu, 3.265 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus dipacu untuk meningkatkan kesiapan operasionalnya yang kini menyentuh angka 60 persen.

Sebagai rekomendasi kebijakan strategis, Kanwil DJPb Sumsel mendorong agar pemerintah daerah memperluas instrumen pengendalian inflasi melalui Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS) inflasi spasial, seperti EWS Dewa di Kabupaten Ogan Komering Ilir serta memperkuat kerja sama antardaerah dan penyediaan infrastruktur rantai pasok seperti gudang pendingin (cold storage).

"Melalui pemanfaatan Kajian Fiskal Regional (KFR) sebagai instrumen analitis dan strategis, Kanwil DJPb bersama para pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus mengawal hilirisasi ekonomi demi mewujudkan Sumatera Selatan yang makin tangguh, mandiri, dan sejahtera," ujar Nana Riana.