
Sumsel bukukan Pendapatan Negara Rp7,95 triliun sepanjang Januari - Juni 2026

Palembang (ANTARA) - Pendapatan negara Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatatkan realisasi sebesar Rp7,95 triliun atau 40,19 persen dari target APBN hingga 30 Juni 2026, atau tumbuh 17,87 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) di tengah gejolak ekonomi yang dipengaruhi konflik geopolitik global.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Retno Sri Sulistyani dalam rilisnya di Palembang, Rabu, mengatakan kenaikan pendapatan tersebut ditopang oleh kinerja penerimaan pajak yang mencapai Rp6,095 triliun (35,98 persen dari target) atau tumbuh 18,05 persen secara tahunan (YoY).
"Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh peningkatan setoran masa PPN sektor administrasi pemerintahan serta PPh Badan dari industri kelapa sawit, bank umum konvensional, dan industri karet remah," ujar dia.
Selain pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh signifikan sebesar 24,55 persen (yoy) mencapai Rp1,65 triliun. Sebaliknya, ia mengatakan penerimaan kepabeanan dan cukai terkontraksi 20,08 persen (yoy) menjadi Rp205,37 miliar akibat penurunan Bea Keluar seiring berkurangnya volume ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.
Sementara dari sisi pengeluaran, belanja negara di Sumatera Selatan terealisasi sebesar Rp19,01 triliun (49,92 persen dari pagu), atau terkontraksi 4,58 persen (yoy). Kontraksi itu dipicu oleh penurunan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 18,33 persen (yoy) menjadi Rp11,88 triliun sesuai penyesuaian alokasi tahun 2026.
Di sisi lain, Belanja Pemerintah Pusat justru tumbuh pesat 32,58 persen (yoy) mencapai Rp7,14 triliun. Lonjakan tersebut didorong oleh kenaikan gaji pokok ASN, formasi PPPK, akselerasi belanja barang, serta peningkatan belanja modal akibat low base effect tahun sebelumnya.
Pada tingkat daerah, APBD Sumatera Selatan menunjukkan perlambatan. Pendapatan daerah konsolidasi terealisasi Rp14,48 triliun (38,75 persen dari target), dengan kontribusi PAD Rp3,75 triliun dan pendapatan transfer Rp10,71 triliun. Adapun belanja daerah tersalurkan Rp12,74 triliun (32,46 persen dari pagu), yang didominasi belanja operasi sebesar Rp10,63 triliun.
Kendati terdapat dinamika belanja, indikator makroekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan tetap stabil. Inflasi Juni 2026 terkendali pada level 2,89 persen (yoy) dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada di level optimis 129,9. Kesejahteraan petani juga menunjukkan tren positif yang ditandai rekor tertinggi Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 149,39.
Dari sektor eksternal, neraca perdagangan Sumatera Selatan mencatatkan surplus sebesar 2,17 miliar dolar AS hingga Juni 2026, ditopang devisa ekspor 2,81 miliar dolar AS dari komoditas batu bara, karet, dan pulp, meskipun surplus tersebut terkontraksi 30,09 persen (yoy) akibat kenaikan impor bahan baku dan mesin.
Ke depan, jajaran perwakilan Kementerian Keuangan di Sumatera Selatan berkomitmen terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, menjaga kualitas pelaksanaan APBN, dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi wilayah.
Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Dolly Rosana
COPYRIGHT © ANTARA 2026
