TP PKK Palembang dorong transformasi posyandu berbasis SPM

Jumat, 29 Mei 2026 22:58 WIB

Ketua TP PKK Palembang Dewi Sastrani (kanan) . ANTARA/HO/Pemkot Palembang

Palembang (ANTARA) - Tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Palembang, Sumatera Selatan, mendorong peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui transformasi posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Ketua TP PKK Palembang Dewi Sastrani di Palembang, Jumat, menegaskan enam aspek pelayanan dasar yang kini diintegrasikan meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Ia menyebutkan fungsi posyandu saat ini telah diperluas. Lembaga tersebut tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), melainkan bertransformasi menjadi pusat pelayanan masyarakat yang terintegrasi melalui penerapan enam SPM tersebut.

“Kami ingin posyandu menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat yang mampu memberikan pelayanan lebih luas, terukur, dan berkualitas. Transformasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan,” ujar Dewi Sastrani.

Ia menambahkan berdasarkan data terkini, sebanyak 107 dari total 960 posyandu di Kota Palembang telah resmi teregister berbasis enam SPM.

Pemerintah Kota Palembang bersama TP PKK berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan pembinaan secara bertahap agar seluruh posyandu dapat segera mengadopsi sistem baru ini.

Ia memaparkan sejumlah langkah strategis yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah, antara lain, menggandeng seluruh pemangku kepentingan, baik dari kecamatan, kelurahan, hingga kader posyandu di lapangan.

Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan kompetensi para pengelola dan kader posyandu selaku ujung tombak pelayanan agar implementasi program berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Kami ingin seluruh stakeholder memahami mekanisme enam SPM, sehingga pelayanan yang diberikan benar-benar efektif, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Di samping fokus pada penguatan kelembagaan, Dewi Sastrani juga mengapresiasi capaian positif Pemerintah Kota Palembang dalam program percepatan penurunan angka stunting.

Ia mengungkapkan, angka kasus stunting di Palembang berhasil ditekan dari yang sebelumnya 148 kasus kini turun menjadi 141 kasus. Capaian tersebut sekaligus menempatkan prevalensi stunting Kota Palembang sebagai yang terendah di Provinsi Sumatera Selatan.

“Alhamdulillah, ini menjadi kabar baik bagi kita semua. Penurunan angka stunting ini menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah, TP PKK, tenaga kesehatan, kader posyandu, serta masyarakat berjalan dengan baik,” katanya.