Wali Kota Palembang temukan kendaraan nunggak pajak saat sidak

Selasa, 28 April 2026 21:30 WIB

Wali Kota Palembang Ratu Dewa diwawancarai wartawan setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di halaman parkir Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Selasa (28/4/2026). ANTARA/M Imam Pramana

Palembang (ANTARA) - Wali Kota Palembang Ratu Dewa menemukan sejumlah kendaraan pribadi yang menunggak pajak hingga 11 tahun saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di halaman parkir Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Sumatera Selatan, Selasa.

Pengecekan acak tersebut dilakukan Ratu Dewa usai membuka kegiatan distribusi blangko verifikasi dan validasi data kendaraan bermotor di Ruang Rapat Parameswara.

"Tadi ada tiga kendaraan yang kita cek secara acak, salah satunya ditemukan sudah 11 tahun belum membayar pajak," kata Ratu Dewa.

Ia menegaskan bahwa temuan tersebut menjadi bukti perlunya percepatan validasi data kendaraan. Pemerintah Kota Palembang bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak yang saat ini dinilai masih rendah.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah kendaraan bermotor di Palembang terus mengalami tren kenaikan, yakni dari 1,6 juta unit pada 2024 menjadi 1,7 juta unit pada 2025. Namun, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tercatat baru menyentuh angka 36 persen.

"Kalau kepatuhan ini bisa kita dorong hingga 80 persen, saya yakin pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan di Palembang, dapat kita selesaikan dengan lebih maksimal," ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Palembang akan melakukan penyisiran data hingga ke tingkat paling bawah dengan melibatkan camat, lurah, hingga ketua RT dan RW untuk memastikan status pajak kendaraan warga.

Selain menyasar kendaraan milik masyarakat umum, Ratu Dewa juga memberikan instruksi tegas terkait kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Ia meminta seluruh kendaraan operasional pemerintah, termasuk yang berada di tingkat kecamatan, untuk segera diverifikasi dan divalidasi status pajaknya agar tertib administrasi dan menjadi contoh bagi masyarakat.

"Kendaraan dinas juga harus tertib. Saya minta segera diverifikasi dan dipastikan semuanya taat pajak," ujarnya.