
Pemkab OKI mediasi sengketa lahan warga Tebing Suluh dengan PT BCP

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memfasilitasi mediasi sengketa lahan antara warga Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, dengan PT Buluh Cawang Plantation (BCP) untuk mencari solusi dan menjaga stabilitas sosial.
Bupati OKI Muchendi Mahzahreki dalam keterangan pers diterima ANTARA di Palembang, Senin, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas aksi damai warga di areal PT BCP beberapa waktu lalyu, yang mana warga mengklaim sebagian lahan mereka masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan. Padahal, menurut mereka lahan itu merupakan tanah ulayat yang telah dikelola secara turun-temurun hingga 17 generasi.
Terkait persoalan ini, Muchendi menegaskan pemerintah daerah berkepentingan menjaga kondusivitas wilayah. Ia memastikan penyelesaian sengketa akan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Mediasi ini merupakan langkah preventif agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik sosial. Proses ini harus mengedepankan musyawarah dan aturan hukum," kata Muchendi.
Muchendi mendorong adanya solusi yang saling menguntungkan (win-win solution). Untuk jangka pendek, pemerintah menawarkan optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan pemberdayaan masyarakat.
Sedangkan untuk penyelesaian jangka panjang, Pemkab OKI mempersilakan para pihak menempuh jalur hukum dengan melengkapi alat bukti sah. Pemerintah daerah juga siap memfasilitasi peninjauan lapangan guna verifikasi data.
Tokoh masyarakat Tebing Suluh, Jamal, menyatakan warga menginginkan kejelasan status lahan. Warga juga mengharapkan adanya skema bagi hasil jika perusahaan tetap memanfaatkan lahan tersebut.
"Tanah itu adalah tanah adat kami. Jika memang sudah diusahakan perusahaan, kami meminta kejelasan skema bagi hasil yang adil bagi masyarakat," ujar Jamal.
Perwakilan PT BCP, Syamsudin Lubis, menyatakan kesiapan perusahaan untuk menindaklanjuti hasil mediasi. Pihaknya membuka ruang kerja sama melalui program pembinaan perkebunan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, sebagaimana yang telah berjalan di Desa Pematang Kasih.
Selain itu, perusahaan berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur dasar, seperti fasilitas pendidikan dan tempat ibadah di sekitar wilayah operasional.
Sementara itu, Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto mengingatkan seluruh pihak agar menjaga situasi tetap kondusif. Ia menegaskan aparat keamanan tidak akan mentoleransi tindakan sepihak yang berpotensi memicu konflik fisik.
"Semua pihak diharapkan menahan diri agar proses ini menghasilkan solusi damai yang menjunjung keadilan dan kepastian hukum," ujar Eko.
Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Dolly Rosana
COPYRIGHT © ANTARA 2026
