Bapenda Sumsel libatkan pemerintah desa untuk optimalkan pajak kendaraan

Kamis, 9 April 2026 14:49 WIB

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan Achmad Rizwan. ANTARA/HO-Bapenda Sumsel

Palembang, Sumsel (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan melibatkan pemerintah desa dan kelurahan dalam proses validasi data kendaraan bermotor guna meningkatkan akurasi data dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan di Palembang, Sumsel, Kamis, mengatakan pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD), yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan.

"Pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi sangat diperlukan agar potensi penerimaan pajak dapat dioptimalkan. Karena itu, validasi dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat desa," katanya.

Ia menjelaskan pelaksanaan validasi data kendaraan bermotor dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan mulai 1 April hingga 31 Mei 2026.

Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan data, seperti data yang belum diperbarui, perubahan kepemilikan yang belum tercatat, hingga kendaraan yang belum teridentifikasi secara pasti di lapangan.

Maka dari itu, keterlibatan pemerintah desa dan kelurahan diharapkan proses pemutakhiran data dapat berjalan lebih efektif karena aparatur di tingkat tersebut memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi masyarakat.

Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat peluncuran aplikasi SIGUNTANG, yang menekankan pentingnya basis data yang kuat dan terintegrasi dalam optimalisasi pajak kendaraan bermotor.

Pada masa uji coba aplikasi SIGUNTANG sejak 1 Januari hingga 17 Maret 2026, tercatat sebanyak 989 unit kendaraan dengan potensi PKB sebesar Rp673,48 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 430 unit kendaraan atau 43,47 persen telah melakukan pembayaran dengan realisasi penerimaan mencapai Rp183,82 juta.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sumsel Sutoko menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan validasi data tersebut.

Pemerintah desa sangat penting dalam memastikan akurasi data kendaraan di lapangan.

"Pemerintah desa dan kelurahan memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi masyarakat di wilayahnya. Karena itu, kami mendorong seluruh desa aktif melakukan verifikasi dan validasi data kendaraan bermotor," katanya.

Validasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.