Palembang (ANTARA) - PT Magna Beatum yang turut terseret namanya dalam pusaran penyidikan kasus korupsi Pasar Cinde melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) klas 1 A khusus Palembang atas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kamis (12/6).
Dalam gugatan ini, Direktur PT Magna Beatum Rainmar Yosnaidi diwakili oleh kuasa hukumnya advokad Kemas Ahmad Jauhari, SH, MH, Bima Muhammad Rizki, SH, MH, Tomi Alva Edison, SH, MM, Angga Sutisna Dwijaya, SH, dan Syahreza Azhari, SH.
Pada persidangan yang diketuai Majelis Hakim Fatimah dengan anggota Agung Ciptoadi dan Sangkot Lumban Tobing menggelar konferensi perkara gugatan perbuatan melawan hukum.
Dalam persidangan ini tergugat satu yakni Gubernur Sumsel tidak terlihat di ruang sidang, sedangkan tergugat dua BPN nampak hadir dan mengikuti persidangan tersebut
Pihak Penggugat dan Tergugat II menyerahkan berkas-berkas terkait perkara tersebut. Setelah pemeriksaan berkas, majelis hakim menyatakan persidangan akan dilanjutkan pada Selasa (24/6/2025).
Usai persidangan, Kemas Ahmad Jauhari meminta Majelis Hakim PN Palembang mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
“Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad ),” kata Jauhari.
Baca juga: Jaksa periksa mantan Kadis Kebudayaan Palembang dan 11 pembeli lapak, kasus korupsi Pasar Cinde
Kemudian, menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum Surat No.5112/0520/BPKAD/2002 tanggal 25 Pebruari 2022 perihal pengakhiran kerja sama, dan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Sumsel Nomor: 97/Kep-16.Mp.01.02/IV/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 575/Kelurahan 24 Ilir seluas 6540 M3 atas nama PT Magna Beatum.
“Kami meminta majelis hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian penggugat baik secara materil maupun moril,” katanya.
Kerugian materil Rp167.978 miliar lebih dan kerugian moril sebesar Rp500 miliar. Total semuanya Rp667,978 miliar lebih. Tergugat I dan Tergugat II harus menyelesaikan secara tanggung renteng.
“Kontan, tunai sekaligus seketika,” tambah Jauhari.
Penggugat juga meminta majelis hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp100 juta per hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan putusan terhitung sejak perkara didaftarkan ke PN Palembang sampai dengan putusan berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde). Perkara berangkat ke PN Palembang pada tanggal 23 Mei 2025.
Majelis hakim juga meminta menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung jawab renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Baca juga: Kasus Pasar Cinde bergulir panas, Jaksa periksa 3 saksi kunci
“Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan argumen lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya,” kata Jauhari.
Pada Maret 2016, PT Magna Beatum yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan beralamat di Jakarta dan Pemprov Sumsel telah sepakat dalam perjanjian kerja sama bangun guna serah pembangunan kawasan modern Pasar Cinde.
Pembangunan kawasan Pasar Modern “Pasar Cinde” di atas objek bangun guna serah, tanpa biaya APBD Sumsel, tetapi biaya dari penggugat.
Penggugat telah mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 575/Kelurahan 24 Ilir seluas 6540 M3 yang dikeluarkan BPN Kota Palembang pada Desember 2018.
Kata Jauhari, Penggugat merealisasikan pekerjaan sekitar 40 persen dengan biaya Rp109,802 miliar lebih, sehingga mengalami kerugian atas penjualan 219 lapak yang menjadi hak penggugat. Pembeli lapak yang sudah membayar pembelian lapak antara Rp20 juta-Rp900 juta secara mencicil mencapai Rp43,933 miliar lebih.
Akibat mangkrak atau tidak selesainya pembangunan unit lapak menimbulkan kerugian Rp167,978 juta lebih.
Selama pencapaian 40 persen pekerjaan, penggugat mendapatkan rintangan-rintangan, antara lain penetapan Pasar Cinde Sebagai Cagar Budaya sesuai Keputusan Wali Kota Palembang pada Maret 2017, pembongkaran bangunan dan pondasi bangunan lama Pasar Cinde, penghentian aktivitas pekerjaan karena adanya persiapan dan pelaksanaan Asian Games, somasi dari Yayasan Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam tentang batas lahan Cinde dengan kuburan keluarga Zuriat, dan pandemi COVID-19.
Keseluruhan tantangan telah disampaikan kepada Tergugat I. Pada bulan April 2023 penggugat mendapatkan surat dari Tergugat I terkait Pembenaran Sertifikat Hak Guna Bangunan secara sepihak.
“Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama sehingga menimbulkan perbuatan yang merugikan Penggugat dalam bentuk pemutusan perjanjian secara sepihak,” kata Jauhari.
Baca juga: Mantan Kadis Perkim Basyaruddin kembali diperiksa Jaksa terkait dugaan korupsi Pasar Cinde
