Palembang (ANTARA) - Sebanyak 21 pejabat nonmanajerial melengkapi struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan setelah bertransformasi dari Kemenkumham beberapa waktu lalu.
Pejabat baru nonmanajerial itu resmi menjabat setelah dilantik atas kenaikan jenjang maupun perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora, di Palembang, Senin.
Pejabat tersebut di antaranya Pejabat Fungsional Analis Hukum, Analis SDM Aparatur, Penyuluh Hukum, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Perencana Ahli Muda.
Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora pada kesempatan itu mengatakan
para pejabat yang dilantik itu merupakan pejabat fungsional yang mayoritas merupakan perpindahan dari pejabat struktural sesuai Keputusan Menteri Hukum.
"Hal ini dilakukan menyusul kebijakan penyederhanaan struktur organisasi di masa transformasi Kementerian Hukum yang harus kita sikapi dengan baik,” ujar Agato
Menurut dia, pejabat fungsional memiliki tugas dalam merumuskan, melakukan analisis dan evaluasi pengembangan, asistensi serta perumusan kebijakan.
Pejabat fungsional diharapkan lebih lincah dan adaptif untuk mempermudah pekerjaan teknis dan mendorong pencapaian kinerja yang maksimal.
Situasi itu, menurutnya, mempermudah jajarannya lebih dapat menyesuaikan diri melalui pembentukan kelompok-kelompok kerja.
Parapimpinan tinggi (pimti) pratama dan pejabat struktural diminta dapat mengelola perpindahan ini dengan seksama berdasarkan analisis terhadap beban kerja.
Bagi pimti dan para pejabat fungsional untuk dapat membawa perubahan dan beradaptasi dengan jabatan baru tersebut.
Kemudian diharapkan dapat meningkatkan potensi untuk menjadi ASN yang berkualitas, berilmu, handal, terampil, profesional, kreatif, inovatif, disiplin dan bermoral tinggi agar bermanfaat bagi masyarakat.
“Setiap pejabat harus memiliki keinginan besar untuk meningkatkan potensi dan siap membantu perubahan besar yang akan kita laksanakan. Terpenting adalah sadar akan peran dan kewajiban salah satunya melalui pembangunan zona integritas Kemenkum Sumsel dalam menuju wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM),” kata Kakanwil Kemenkum Agato.*
21 pejabat nonmanajerial lengkapi Kanwil Kemenkum Sumsel

Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora melantik pejabat. ANTARA/HO-Kemenkum Sumsel