Menurut dia, persoalan mendasar pengelolaan sampah masih ditemukan di hampir seluruh kabupaten dan kota, antara lain tempat pemrosesan akhir (TPA) yang dioperasikan dengan sistem pembuangan terbuka (open dumping), banyaknya tempat pembuangan sampah liar (ilegal dumping), pembakaran sampah secara terbuka (open burning), pembuangan sampah ke sungai dan laut, serta tumpukan dan serakan sampah yang mengotori tempat umum.
Dia menilai, isu-isu tersebut perlu segera ditangani dengan langkah-langkah nyata, salah satunya penegakan aturan dan hukum yang sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah melalui pengawasan lapis kedua (second line inspection) dan penegakan hukum lapis kedua (second line enforcement), dengan fokus utama mengakhiri praktik TPA open dumping di seluruh Indonesia.
Pengiriman para profesional untuk membantu adalah salah satu upaya mereka dalam menangani isu-isu tersebut. Dia menyebutkan, materi yang disampaikan seperti fungsi IMAN (ide, motivasi, aksi dan network atau kerjasama) dalam bank sampah, serta kerja sama dalam pelaksanaan lima aspek pengelolaan sampah yaitu kebijakan, teknis operasional, partisipasi pemangku kepentingan, institusi, dan keuangan.
“Tanah Bumbu harus menjadi kabupaten yang mampu mengatasi persoalan sampah dan menjadi daerah percontohan pengelolaan sampah tingkat nasional pada tahun 2025 ini sehingga akan banyak kabupaten dan kota lain di Indonesia berkunjung dan belajar pengelolaan sampah di Tanah Bumbu pada tahun-tahun berikutnya," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KLH kembangkan percontohan pengelolaan sampah di Tanah Bumbu
