Kemenkumham Sumsel bentuk Duta Integritas di tiap UPT

Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan(Sumsel) memperkuat integritas pegawai dengan membentuk Duta Integritas di setiap satuan kerja atau unit pelaksana teknis (UPT).

"Pembentukan duta integritas sebagai upaya percepatan implementasi integritas pegawai dan integritas organisasi dengan memanfaatkan peran pimpinan unit kerja sebagai role model,” kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Kamis.

Dia menjelaskan,  duta integritas akan dibentuk pada pekan kedua Oktober 2023 didahului  sosialisasi Keputusan Menkumham tentang pembangunan integritas.

Sosialisasi itu disampaikan langsung Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Pria Wibawa.

Dalam arahannya Irwil menyampaikan, bahwa salah satu poin penting dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM yakni pembentukan 'Duta Integritas'.

Pembentukan duta integritas juga dalam rangka menunjang tujuan reformasi birokrasi Kemenkumham sebagaimana tertuang dalam 'road map' reformasi birokrasi kementerian 2020-2024 yakni birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing dalam rangka mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

"Pimpinan tinggi pratama dan kepala satker/UPT secara otomatis dipilih sebagai duta integritas yang memimpin dan memberikan arah kebijakan di unit kerjanya," ujar Ilham.

Sementara Kepala Divisi Pemasyarakatan Bambang Haryanto menyampaikan terimakasih atas kerja sama tim Itjen atas penguatan pembangunan integritas.

Duta integritas diharapkan mampu menghasilkan inovasi yang meningkatkan implementasi integritas di satuan kerjanya

“Kami terus berupaya membangun zona integritas di setiap satker/UPT, saat ini ada delapan satuan kerja pada Kanwil Kemenkumham Sumsel yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrat bersih melayani (WBBM)," ujar Bambang.