Kemenkumham Sumsel evaluasi kinerja satker tingkatkan pelayanan publik

Kakanwil Kemenku.ham Sumsel Ilham Djaya didampingi Kepala Divisi Administrasi Idris, dan Kepala Divisi Keimigrasian Herdaus pada rapat bersama satker. (ANTARA/Yudi Abdullah/23)
Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan melakukan evaluasi kinerja satuan kerja (satker) untuk efisiensi, memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik.
"Untuk melakukan evaluasi itu, dikumpulkan 28 kepala satuan kerja dari 17 kabupaten dan kota dalam wilayah Sumsel melaporkan capaian kinerja terutama Triwulan III (Juli-September) Tahun Anggaran 2023 dan hambatannya," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Jumat.
Ilham Djaya didampingi Kepala Divisi Administrasi Idris, dan Kepala Divisi Keimigrasian Herdaus menjelaskan bahwa rapat evaluasi kinerja merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja satuan kerja di bawahnya.
“Ada enam kinerja yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat kali ini, yakni tindak lanjut hasil pemeriksaan, SDM, IKPA dan penyerapan, capaian SMART dan e-Monev, pelaksanaan pengadaan, serta target kinerja,” ujarnya.
Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan, Kakanwil mengapresiasi jajaran satker/UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi yang menghasilkan TLHP nihil.
Selanjutnya, Kakanwil juga mengapresiasi perolehan PNBP jajarannya yang sudah menunjukkan hasil yang baik, dimana hingga September 2023 ini untuk Pelayanan AHU sudah memperoleh PNBP sebesar Rp 9,4 miliar, pelayanan kekayaan intelektual (KI) Rp 1,3 miliar serta pelayanan imigrasi Rp19,6 (Kanim Palembang) dan Rp 9,2 miliar (Kanim Muara Enim).
"Untuk melakukan evaluasi itu, dikumpulkan 28 kepala satuan kerja dari 17 kabupaten dan kota dalam wilayah Sumsel melaporkan capaian kinerja terutama Triwulan III (Juli-September) Tahun Anggaran 2023 dan hambatannya," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Jumat.
Ilham Djaya didampingi Kepala Divisi Administrasi Idris, dan Kepala Divisi Keimigrasian Herdaus menjelaskan bahwa rapat evaluasi kinerja merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja satuan kerja di bawahnya.
“Ada enam kinerja yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat kali ini, yakni tindak lanjut hasil pemeriksaan, SDM, IKPA dan penyerapan, capaian SMART dan e-Monev, pelaksanaan pengadaan, serta target kinerja,” ujarnya.
Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan, Kakanwil mengapresiasi jajaran satker/UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi yang menghasilkan TLHP nihil.
Selanjutnya, Kakanwil juga mengapresiasi perolehan PNBP jajarannya yang sudah menunjukkan hasil yang baik, dimana hingga September 2023 ini untuk Pelayanan AHU sudah memperoleh PNBP sebesar Rp 9,4 miliar, pelayanan kekayaan intelektual (KI) Rp 1,3 miliar serta pelayanan imigrasi Rp19,6 (Kanim Palembang) dan Rp 9,2 miliar (Kanim Muara Enim).