Logo Header Antaranews Sumsel

Stok vaksin habis, OKU Sumsel tak bisa gelar vaksinasi di posko mudik

Minggu, 16 April 2023 15:23 WIB
Image Print
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan OKU Dedi Wijaya. (ANTARA/Edo Purmana/23)

Baturaja (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan memastikan tidak menyediakan pelayanan vaksinasi COVID-19 di posko mudik Lebaran tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan OKU Dedi Wijaya, melalui Subkordinator Surveilans dan Imunisasi Yunius di Baturaja, Minggu mengatakan, tidak tersedianya pelayanan vaksinasi di posko mudik karena stok vaksin habis.

Dia menjelaskan, sejak 20 Februari 2023 persediaan vaksin di Kabupaten OKU sudah habis tidak tersedia lagi di seluruh puskesmas di Kabupaten OKU.

Hal tersebut berdampak pada program vaksinasi di wilayahnya menjadi terhambat, bahkan pemberian vaksin COVID-19 untuk pemudik yang biasa dilakukan di posko mudik setiap tahun terancam tidak dilaksanakan tahun ini.

Terkait hal itu, pihaknya telah lama mengajukan penambahan sebanyak 3.000 dosis vaksin COVID-19, namun hingga saat ini belum direalisasikan oleh pemerintah pusat.

"Berkaitan dengan kekosongan ini kami belum bisa memastikan apakah akan ada layanan vaksin gratis pengamanan mudik atau tidak karena masih menunggu petunjuk dari Dinkes Provinsi Sumsel," tegasnya.

Ia berharap usulan yang diajukan tersebut segera direalisasikan mengingat animo masyarakat Kabupaten OKU cukup tinggi untuk divaksinasi agar terhindar dari COVID-19.

Khususnya vaksin dosis ketiga saat ini banyak sekali peminatnya, terlebih lagi booster masih menjadi salah satu syarat untuk melakukan perjalanan mudik Lebaran tahun ini.

Berdasarkan data dari Dinkes OKU, total cakupan vaksinasi primer tahap pertama di daerah itu hingga saat ini sudah mencapai 82,8 persen atau sebanyak 215.952 jiwa yang sudah divaksin dari 310.983 target sasaran.

Kemudian, dosis kedua 69,4 persen, vaksin penguat dosis pertama 24,8 persen, booster lanjutan untuk nakes sekitar 50 persen dan 5,15 persen untuk masyarakat umum.



Pewarta:
Editor: Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2026