Gubernur Sumsel minta Bupati-Wali Kota tingkatkan antisipasi sektor pertanian

Palembang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta kepada setiap Bupati - Wali Kota di daerah setempat untuk meningkatkan upaya anstipasi sektor pertanian terdampak bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi hingga awal tahun 2023.

Herman Deru, di Palembang, Senin, mengatakan bencana hidrometeorologi di antaranya seperti banjir, angin puting beliung itu terjadi seiring adanya peningkatan curah hujan yang sudah mulai berlangsung di sebagian besar wilayah Sumsel sejak bulan Agustus 2022.

Pihaknya mendapatkan informasi kondisi cuaca tersebut berdasarkan pelaporan hasil analisa yang dilakukan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) daerah setempat beberapa waktu terakhir.

Dari hasil analisa BMKG tersebut, juga memprakirakan peningkatan curah hujan berpotensi terus berlanjut, hingga di atas 70 persen dengan kriteria hujan menengah (50-150 mm) pada akhir bulan September 2022.

Baca juga: Sumsel siaga menghadapi bencana hidrometeorologi

Kemudian, peningkatan curah hujan akan berpeluang lebih besar hingga di atas 80 persen, atau dengan ketebalan lebih dari 200 mm pada Oktober - triwulan pertama tahun 2023.

Menurut Herman Deru, BMKG menyebutkan hal demikian itu disebabkan oleh aktifnya fenomena La Nina dan menguatnya Dipole Mode yang menyebabkan curah hujan meningkat di atas rata-rata tanpa mengalami musim kemarau.

"Maka sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka antisipasi dampak potensi bencana hidrometeorologis dimintakan kepada saudara Bupati-Wali Kota untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan upaya antisipasi sektor pertanian," kata dia dalam keterangan resminya.

Herman Deru menyebutkan, sebagaimana surat edaran yang telah ia terbitkan pada 22 September 2022 adapun upaya antisipasi tersebut, di antaranya seperti meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kondisi sumber-sumber air (irigasi, embung, waduk, dan sejenisnya).

"Setiap Bupati-Wali Kota harus memastikan saluran-saluran pengairan agar terhindar dari rusak atau jebol saat kondisi air di atas normal," imbuhnya.

Selain itu, kata dia, setiap kepala daerah harus mulai turun kelapangan memberikan himbauan kepada petani untuk mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di wilayah yang rawan banjir.

Baca juga: Masyarakat pesisir dan dataran tinggi Sumsel diimbau waspadai bencana

Kemudian, melakukan gerakan pengamanan pertanaman, dengan cara memperbaiki saluran dan tanggul penahan air, serta menempatkan pompa air untuk pembuangan di daerah rawan banjir.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura setempat juga menyiagakan kendataan alat berat eskavator untuk menangani dampak yang kemungkinan terjadi di daerah, demikian Herman Deru.

Adapun diketahui Pemerintah Provinsi Sumsel menetapkan tujuh kabupaten-kota berstatus waspada bencana hidrometeorologi, lantaran BMKG memprakirakan daerah ini bakal mengalami hujan intensitas tinggi hingga triwulan pertama 2023.

Ketujuh kabupaten-kota tersebut antara lain, Kota Palembang (Kecamatan Bukit Kecil, Gandus, Ilir Barat 1, Ilir Barat II, Ilir Timur 1, Ilir Timur II, Kalidoni, Kertapati, Plaju, Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2).

Kabupaten Banyuasin (Air Kumbang, Air Salek, Mekarti Jaya, Muara Padang, Muara Telang, Sumber Marga Telang). Kabupaten Muara Enim (Lawang Kidul, Lubai, Lubai Ulu, Semendo Darat, Semendo Tengan, Tanjung Agung).

Kabupaten Ogan Komering Ulu (Baturaja Barat, Baturaja Timur, Lengkit, Lubuk Batang, Muara Jaya, Pengandonan, Semidang Aji, Sosoh Buai Rayap, Ulu Ogan), Ogan Komering Ilir (Air Sugihan), Kabupaten Musi Rawas (Selangit), dan Kota Pagaralam (Tanjung Tebat).

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (BPR Ranau Tengah, Buay Runjung, Kisam Tinggi, Mekakau Ilir, Runjung Agung, Sindang Danau), dan Kabupaten Lahat (Kota Agung, Merapi Selatan, Mulak Ulu, Pagar Gunung, Pulau Pinang).

Baca juga: Kepala BMKG minta kewaspadaan bencana hidrometeorologi pada 2022