DPRD Sumsel janji sampaikan penolakan harga BBM subsidi ke pemerintah

Palembang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan Msg Syaiful Fadli berjanji pihaknya siap menyampaikan semua tuntutan mahasiswa yang menolak kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kepada pemerintah pusat.

Janji tersebut disampaikan saat menemui ratusan aliansi mahasiswa daerah ini yang menggelar demonstrasi "Seruan Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM Rakyat Menjerit" di depan gerbang kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan Jalan POM IX, Ilir Barat I Palembang, Senin (5/9).

Mgs Syaiful Fadli di lokasi demo mengatakan tuntutan penolakan dari mahasiswa tersebut segera disampaikan ke pemerintah pusat melalui DPR RI setelah gelombang demonstrasi di daerah ini selesai.

Sebab, kata dia, hingga beberapa hari ke depan dilaporkan selain mahasiswa juga ada demonstrasi kenaikkan harga BBM subsidi lainnya ke kantor DPRD Sumatera Selatan.  

"Kami ini adalah wakil rakyat sehingga siapapun yang ke sini menyampaikan aspirasi kami wajib terima.  Kami akan sampaikan tuntutan penolakan itu ke pemerintah pusat melalui DPR RI, setelah semua gelombang (demonstrasi) selesai," kata dia, didampingi jajaran anggota Komisi V DPRD dan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daearah Sumatera Selatan Kombes Pol. M Anwar Reksowidjojo.

Dia menjelaskan DPRD Sumatera Selatan memiliki kesamaan pandangan tersendiri dengan apa yang dirasakan masyarakat pascapemerintah resmi menetapkan penyesuaian harga BBM subsidi sehingga butuh dipertimbangkan.

Sebab penyesuaian harga BBM subsidi tersebut, kata dia, dikhawatirkan bakal berdampak pada tiga hal di antaranya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dan laju inflasi di Sumatera Selatan makin tinggi.

Di mana, Badan Pusat Statistik mencatat laju inflasi Sumatera Selatan pada Juli 2022 sebesar 6,26 persen (yoy). Sementara inflasi pada tahun 2021 tercatat sebesar 1,84 persen.

"Setelah ada penyesuaian harga BBM subsidi ini naik hampir 31 persen. Tanpa kenaikan BBM ini pun harga bahan pokok di daerah ini sudah naik 30 persen, setelah naik bahkan bisa sampai 50 persen harga bahan pokok itu salah satu dampak yang kami takutkan," imbuhnya.

Maka harapannya atas aspirasi masyarakat ini, kata dia, meski pemerintah daerah masih bisa mengendalikannya namun pemerintah pusat perlu juga menyampaikan dan mempercepat penyesuaian lain atas kondisi tersebut, seperti penyaluran bantalan sosial. 

Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah M Yoga Prasetyo mengatakan dalam aksi tersebut pihaknya menyampaikan sebanyak lima poin tuntutan kepada DPRD Sumatera Selatan untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

Kelima tuntutan tersebut antaralain, menolak kenaikan harga BBM subsidi karena akan berefek domino pada harga bahan pokok ekonomi kerakyatan, mengecam sikap intoleransi pemerintah dalam menyikapi persoalan kebijakan BBM subsidi.

Selanjutnya, meminta pemerintah mengevaluasi kinerja Badan Pengantar Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)  dalam penyaluran BBM subsidi, menindak tegas dugaan penyelewengan penyaluran akibat BBM subsidi tidak tepat sasaran.

"Dan dalam aksi damai ini, kami menuntut adanya transparansi distribusi kuota BBM subsidi ke masyarakat agar tidak mengalami penyimpangan atau mis-subsidi BBM. Karena khususnya, kenaikan BBM ini juga memberatkan orang tua kami ," kata dia dalam orasinya dari atas mobil bak terbuka.  

Sebelumnya, Pemerintah menetapkan penyesuaian harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu pukul 14.30 WIB.

Menteri Arifin dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9), mengatakan pemerintah juga menyesuaikan harga BBM subsidi untuk solar dari Rp5.150 rupiah per liter menjadi Rp6.800 per liter.

Kemudian, untuk BBM non-subsidi, pemerintah pemerintah menyesuaikan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

“Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB,” kata Arifin.

Pemerintah memutuskan skema mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan sosial sehingga harga BBM mengalami penyesuaian. Saat ini besaran subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp502,4 triliun di APBN 2022, yang terdiri dari subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp293,5 triliun.