KLHK minta Sumsel aktif turunkan emisi gas rumah kaca

id klhk,kementerian ,gas rumah kaca,emisi,emisi carbon,perjanjian paris,karhutla,sumsel,karhutla sumsel

KLHK minta Sumsel aktif turunkan emisi gas rumah kaca

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ruandha Agung Sugardiman memberikan keterangan pers didampingi Anggota DPR RI Riezky Aprilia (dua dari kiri) di Palembang, Rabu (24/8/22). (ANTARA/Dolly Rosana)

Soal karhutla ini, Sumsel diminta serius karena jika kejadian justru lebih parah maka bukan tidak mungkin negara-negara pendonor akan menarik komitmennya
Palembang (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta Provinsi Sumatera Selatan berperan aktif dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK , Ruandha Agung Sugardiman mengatakan Sumsel menjadi salah satu provinsi di Tanah Air yang dianggap dapat berkontribusi dalam target penurunan emisi Gas Rumah Kaca lantaran memiliki kawasan hutan, gambut, dan mangrove terbilang luas dan masih berkondisi baik.

“Tinggal lagi bagaimana penanganan kebakaran hutan dan lahannya, jika bisa ditekan sampai tidak ada, maka akan sangat berkontribusi besar,” katanya usai berceramah pada Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Palembang, Rabu.

Ia mengatakan Perjanjian Paris mengharuskan Indonesia untuk menguraikan dan mengkomunikasikan aksi ketahanan iklim pasca-2020 dalam dokumen Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) dan diserahkan kepada Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC).

Dokumen NDC menetapkan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia, yakni sebesar 29 persen tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41 persen bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030.

Baca juga: Menyusun standarisasi penanganan karhutla

Sumatera Selatan, kata dia,  menjadi provinsi yang penting dalam pencapaian target ini secara nasional karena hingga kini daerah tersebut belum lepas dari intaian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Indonesia, kata dia, tentunya enggan disebut sebagai negara yang tidak komitmen atas Perjanjian Paris karena bagi PBB menjadi hal mudah untuk menilai sejauh mana komitmen tersebut mengingat adanya citra satelit.

Oleh karena itu, KLHK sudah membuat rencana kerja pencapaian target zero emisi 2030 dari tataran kebijakan hingga ke tingkat tapak, yang membutuhkan peran aktif pemerintahan di daerah.

Sejauh ini, Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang paling berkomitmen dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca ini.

Sebagai buktinya, kata dia, dua negara yakni Amerika Serikat dan Inggris lebih tertarik memberikan pendanaan ke Indonesia dibandingkan negara lain untuk penurunan emisi karbon.

Indonesia dinilai dapat mencapai target zero emisi hingga 2030 karena juga melakukan upaya lain selain penanganan karhutla, yakni menanam pohon, mempertahankan tutupan hutan, mempertahankan areal gambut dan mangrove.


Baca juga: KLHK mencatat luas areal karhutla menurun signifikan dalam enam tahun
“Soal karhutla ini, Sumsel diminta serius karena jika kejadian justru lebih parah maka bukan tidak mungkin negara-negara pendonor akan menarik komitmennya (41 persen dari dukungan internasional),” kata Ruandha Agung Sugardiman .

Kepala Dinas Kehutanan Sumsel Pandji Tjahjanto mengatakan Sumsel memiliki kawasan hutan seluas 3,4 juta Ha atau 36 persen dari total luas provinsi.

Ia mengatakan Sumsel sejak kerhutla hebat tahun 2015 terus melakukan perbaikan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Hingga enam tahun berselang, kata dia, tren karhutla di Sumsel terus menurun. Selain itu, juga dilakukan penanaman pohon dan perbaikan tata kelola gambut, baik gambut lindung dan gambut budi daya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Sumsel Riezky Aprilia mengatakan pihaknya terus mengawal program penurunan emisi gas rumah kaca ini dari sisi pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBN.

Setidaknya dibutuhkan dana sekitar Rp200 triliun untuk mencapai zero carbon hingga 2030 sehingga sinergi dan singkronisasi dari Kementerian/Lembaga terkait sangat dibutuhkan agar target-target yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai.

“Tentunya kami akan utamakan dulu singkronisasi terjadi pada mitra Komisi IV, mulai dari KLHK, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” demikian Riezky Aprilia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KLHK minta Sumsel aktif dalam penurunan emisi gas rumah kaca