Palembang (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintahan daerah di 17 kabupaten/kota Sumsel dan pemerintah provinsi untuk segera merealisasikan dana APBN dari pos Dana Alokasi Khusus Fisik untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
Kepala DJPb Kantor Wilayah Sumsel Lydia K Christianty di Palembang, Senin, mengatakan, realisasi DAK Fisik Sumsel pada semester I/2022 hanya 6,92 persen atau Rp127,57 miliar.
"Ini menjadi sorotan karena dibandingkan jenis Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) lainnya, menjadi realisasi yang terendah," kata dia.
Untuk Dana Bagi Hasil (DBH) mencatat realisasi Rp2,200,18 miliar atau 33,39 persen dari pagu APBN, Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi Rp6.440,17 miliar atau 55,66 persen dari pagu APBN, DAK non Fisik terealisasi Rp2.328,29 miliar atau 55,29 persen dari pagu APBN, Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi Rp69,07 miliar atau 50 persen dari pagu dan Dana Desa terealisasi Rp1.220,46 miliar atau 47,77 persen dari pagu.
Ia mengatakan DJPB mengingat ini karena serapan APBN di kabupaten/kota Sumsel pada semester I belum tercapai 50 persen.
Realisasi belanja daerah Sumsel masih masuk ke dalam kategori rendah sehingga dibutuhkan langkah strategis dari Pemkab/Pemkot untuk mengakselerasinya.
Penyebab rendahnya realisasi belanja tersebut dikarenakan sebagian besar Pemda masih dalam proses belanja pengadaan barang dan jasa.
Karena itu, hingga Juni 2022 diketahui realisasi belanja daerah Sumsel baru mencapai 28,34 persen atau Rp11,25 triliun.
Realisasi belanja daerah tersebut berasal dari pagu belanja tahun 2022 sebesar Rp39,7 triliun, dengan yang paling dominan yakni dari belanja pegawai yang realisasinya mencapai Rp5,39 triliun.
DJPb pun berharap pemkab/pemkot di Sumsel dapat memperbaiki kinerjanya pada triwulan III/2022, terutama untuk penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang harus dikawal pada periode tersebut.
“Ini penting, karena sejatinya APBN itu sudah bisa diserap sejak awal tahun agar bisa menstimulus ekonomi di daerah sejak awal tahun pula,” kata dia.
Berita Terkait
Pj Bupati Banyuasin ajukan pembangunan infrastruktur ke Kementerian PUPR
Jumat, 19 April 2024 7:42 Wib
Akhir 2024 Bendungan Tiga Dihaji Sumsel ditargetkan rampung
Senin, 15 April 2024 18:15 Wib
Kemenkes siapkan 15 ribu lebih faskes guna antisipasi saat mudik
Kamis, 4 April 2024 11:40 Wib
Dokter: Pakai kendaraan umum untuk mudik jarak jauh
Rabu, 3 April 2024 19:47 Wib
Perbedaan Flu Singapura dengan flu musiman
Rabu, 3 April 2024 16:09 Wib
Kementerian ESDM pantau potensi bencana selama libur Lebaran
Rabu, 3 April 2024 15:57 Wib
Kejar swasembada pangan, Kementan maksimalkan modernisasi irigasi
Minggu, 31 Maret 2024 19:44 Wib
Kementerian ESDM tetapkan 1.215 wilayah pertambangan rakyat, Sumsel tak ada di daftar
Minggu, 31 Maret 2024 13:05 Wib