Gubernur Sumsel ajak warga jaga ketahanan pangan

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajak warganya menjaga ketahanan pangan dengan menjalankan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang sudah berjalan selama delapan bulan.

Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Selasa, mengatakan ketahanan pangan saat ini menjadi isu sentral di banyak negara karena dunia sedang dihadapkan krisis pangan.

“Sumsel sendiri sudah lebih awal memulainya, dengan mengajak rumah tangga untuk menyediakan pangannya sendiri melalui program GSMP,” kata Herman Deru saat menerima kunjungan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto.

Melalui program ini, warga diajak untuk memanfaatkan pekarangan dan lahan sempit untuk bercocok tanam dan berternak dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Masyarakat hingga ke pelosok juga diajak mengubah paradigma sehingga tak malu menggarap lahan pekarangan sendiri, bahkan menjadi petani.

Sejauh ini, Sumsel sudah mengangkat pekerja honor sebanyak 1.400 sarjana pertanian untuk menjadi penyuluh pertanian. Bahkan, para penyuluh ini juga menjadi agen laku pandai untuk memfasilitasi kebutuhan modal kerja para petani.

Upaya serius Sumsel dalam delapan bulan terakhir ini, menurut dia, telah berdampak nyata pada penurunan angka kemiskinan. Sumsel yang selama ini masih berada di kisaran 12 persen kini mulai menyentuh satu digit untuk persentase angka kemiskinan dari total jumlah penduduknya.

Herman menegaskan Sumsel yang memiliki potensi di pertanian padi, perkebunan sawit dan karet tidak sepatutnya memiliki angka kemiskinan yang tinggi.

Sejauh ini, Sumsel menjadi produksi terbesar untuk beras di Sumatera, memiliki 1,3 juta hektare lahan karet dari total 5 juta secara nasional, dan 1,3 juta hektare lahan sawit.

Sementara itu, Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto mengapresiasi langkah yang dilakukan Sumsel dalam menjaga ketahanan pangan nasional, seiring dengan dunia yang dihadapkan potensi krisis pangan karena konflik Ukraina-Rusia.

"Kerawanan pangan untuk secara global sudah terjadi di beberapa negara atau sudah masuk krisis, ini patut menjadi kewaspadaan kita," kata Andi.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian sudah mengingatkan berbagai pihak terkait untuk mengamankan distribusi 12 komoditas hingga akhir Desember 2022, terutama komoditas yang masih didukung oleh pasokan impor.