Pemkab OKI dorong UMKM ikut pengadaan barang pemerintah

Senin, 6 Juni 2022 22:06 WIB

Acara Ssosialisasi dan Bimbingan Teknis Belanja Langsung (Bela) melalui sistem elektronik di Kayuagung, Senin (6/6/22). (ANTARA/HO-Pemkab OKI)

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sekretaris Daerah OKI Husin di Kayuagung, Senin, mengatakan, pemkab membuka kesempatan kepada pelaku usaha lokal dan UMKM karena telah menerapkan digitalisasi dalam Belanja Langsung (Bela) dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Dengan diterapkannya PPMSE di Kabupaten OKI ini maka produk lokal dapat masuk e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Caranya dengan berkolaborasi dengan market place yang terlisensi LKPP,“ kata Husin saat membuka acara Ssosialisasi dan Bimbingan Teknis Belanja Langsung (Bela) melalui sistem elektronik.

Ia menjelaskan penerapan Belanja Langsung melalui Skema PPMSE merupakan tindak lanjut dari instruksi presiden sebagai upaya daya ungkit perekonomian lokal dengan mendorong pertumbuhan produk UMKM.

Belanja Langsung Pengadaan yang diinisiasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dan KPK ini mampu mendorong UMKM jadi Go Digital dengan transaksi maksimal Rp200 juta bagi pengusaha lokal yang tergabung dalam market place yang telah berlisensi.

Selain itu, menurut Husin dengan PPMSE ini dapat mencegah praktik korupsi sekaligus memajukan UMKM di daerah.

Penerapan ini membuat pengadaan barang dan jasa jadi lebih transparan dan mempermudah untuk pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran.”

Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel Antonius Prabowo mengatakan BSB menyediakan layanan digital untuk mendukung kegiatan belanja langsung pemerintah yang melibatkan pelaku UMKM ini.

“Elemen terpenting dari digitalisasi adalah pola pikir, dan perilaku yang harus terbuka pada kemajuan sehingga mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi,” kata dia.

Direktur pengembangan Katalog Elektronik LKPP mengatakan setidaknya 40 persen anggaran PJB yang digelar pemerintah harus dialokasikan kepada pelaku UMKM.

“Ini mendorong kementerian-kementerian dan pemerintah daerah untuk meng-input produk barang dan jasa pelaku UMKM binaannya ke katalog LKPP,” kata dia.