Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia mengajak semua negara untuk menghormati kedaulatan negara lain, termasuk di tengah konflik Rusia dan Ukraina.
"Mengenai isu kawasan dan global, khususnya mengenai Ukraina, saya menekankan ajakan Indonesia agar semua negara menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain secara konsisten," kata Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan berdiskusi terkait isu kawasan dan global. Terkait situasi konflik antara Rusia dan Ukraina, Jokowi menekankan Indonesia mengajak semua negara, termasuk Jepang, untuk konsisten menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain.
Menurut Jokowi, perang antara Rusia dan Ukraina harus segera dihentikan. Indonesia dan Jepang sepakat untuk menciptakan situasi kondusif agar perundingan dan solusi damai dapat segera tercapai.
"Sejauh ini, saya telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain. Sekali lagi, perang harus segera dihentikan dan solusi damai harus segera dicapai," tegasnya.
Presiden Jokowi menegaskan dunia harus bekerja sama untuk mengatasi dampak perang, baik di sektor kemanusiaan maupun perekonomian.
"Presidensi Indonesia di G20 akan kami manfaatkan sebagai katalisator penanganan kemanusiaan dan pemulihan ekonomi dunia," ujar Jokowi.
Berita Terkait
BMKG: Sistem informasi hidro-meteorologi RI layak jadi percontohan
Rabu, 24 April 2024 8:12 Wib
KPU tetapkan Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon terpilih pada Rabu
Senin, 22 April 2024 17:05 Wib
Bawaslu RI: Penyelenggara pemilu wajib ikuti putusan MK
Minggu, 21 April 2024 11:33 Wib
Analis: Konflik Iran-Israel berpotensi ganggu pertumbuhan ekonomi RI
Kamis, 18 April 2024 13:10 Wib
KPU sebut penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah sesuai undang-undang
Senin, 15 April 2024 19:45 Wib
RI resmi beli dua unit kapal selam Prancis, produksinya di PT PAL
Jumat, 5 April 2024 2:05 Wib
Dini: Menteri tak perlu izin presiden untuk penuhi panggilan MK
Selasa, 2 April 2024 11:13 Wib
Wacana ibu kota legislatif, pakar sebut lebih baik fokus pindah IKN
Senin, 1 April 2024 9:35 Wib