DJP Sumsel-Babel serahkan tersangka pidana perpajakan sebabkan kerugian Rp1,5 miliar

Palembang (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan seorang tersangka pidana perpajakan ke Kejaksaan Negeri Palembang, yang menyebabkan kerugian negara Rp1,5 miliar.

Rilis pers diterima ANTARA, petugas DJP menyerahkan tersangka DR beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang, Kamis (10/2/22).

Tersangka DR diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melalui Wajib Pajak (WP) CV KR, berupa tidak melaporkan seluruh penyerahan yang terutang PPN dan/atau tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari lawan transaksi.

Ini sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dalam kurun waktu Januari 2015 s.d Desember 2015.

Adapun ancaman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun serta denda paling sedikit dua kali dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Nilai kerugian pada pendapatan negara atas pelanggaran yang dilakukan tersangka DR mencapai Rp1,5 miliar.

Sebelumnya, tersangka telah diberi kesempatan untuk menempuh upaya administratif dengan membayar kekurangan pokok pajak ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Namun, lantaran tersangka hanya membayar pokok pajak maka proses penegakan hukum dilanjutkan sampai tahap penuntutan di Pengadilan Negeri Palembang.

Penyelesaian proses penyidikan sampai dengan tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ini, merupakan kerja sama jajaran PPNS Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Korwas PPNS Polda Sumatera Selatan, Kejati Sumsel dan Kejari Palembang.

Atas kejadian ini, DJP mengingatkan Wajib Pajak lebih peduli dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan dapat memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berlangsung sampai dengan 30 Juni 2022 dengan baik atas kewajiban perpajakan yang belum dijalankan.

Selain itu, melalui penegakan hukum ini diharapkan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana maupun WP lainnya yang berencana melanggar aturan perpajakan.