Alokasi KUR Rp8 triliun bakal dongkrak sektor pertanian Sumsel

Palembang (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan menilai alokasi Kredit Usaha Rakyat senilai Rp8 triliun untuk Sumatera Selatan pada 2022 akan mendongkrak sektor pertanian di daerah tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana di Palembang, Kamis, mengatakan, berdasarkan serapan KUR tahun lalu terlihat bahwa sektor pertanian yang mendominasi.

Artinya, dengan penambahan alokasi KUR dari Rp4,4 triliun pada 2021 menjadi Rp8 triliun pada 2022 maka sektor pertanian di Sumsel akan lebih terakselerasi. Sumsel pada 2022 menargetkan dapat memproduksi 2,9 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau meningkat dari capaian 2021 sebanyak 2,6 juta ton GKG.

“Sumsel memiliki keunggulan di sektor pertanian, apalagi ada program Sumsel Mandiri Pangan. Adanya tambahan KUR ini akan membantu,” kata dia.

Dengan bunga yang hanya 6 persen per tahun, petani di Sumsel dapat memanfaatkannya dana KUR yang bersumber dari APBN ini untuk modal kerja.

Modal kerja itu meliputi pembelian bibit, pupuk, hingga menopang kegiatan panen dan pasca panen.

Namun yang perlu dititikberatkan yakni bagaimana KUR ini bisa diakses oleh petani dari perbankan karena ada 40 persen pelaku usaha kategori bankable (dapat menerima pinjaman bank) di Sumsel.

“KUR alokasinya meningkat karena ada keberhasilan di daerah ini (Sumsel) dalam penyalurannya. Ke depan, karena ada tambahan perlu dipandu lagi,” kata dia.

Menurutnya, pemerintah provinsi maupun pemerintah di tingkat kabupaten/kota dapat memanfaatkan Tim Percepatan Akselerasi Keuangan Daerah yang dibentuk Otoritas Jasa Keuangan di tiap-tiap daerah.

TPAKD ini diharapkan dapat mengoptimalkan serapan KUR dengan mengawal masyarakat untuk mengakses modal dari perbankan agar tak sebatas hanya membuka rekening.

Pemerintah menilai KUR ini sangat penting karena menjadi solusi bagi pelaku usaha, terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan tambahan modal.

Beragam program pemerintah dijalankan untuk bantuan modal ini, mulai dari usaha menengah, mikro hingga super mikro dengan rentan pinjaman Rp2 juta hingga Rp10 juta.

Sejauh ini, penyerapan KUR di Sumsel pada 2021 dinilai cukup baik karena mencatatkan rasio kredit bermasalah di bawah 1,0 persen.

“Bisa saja pakai modal sendiri, tapi mereka (pelaku UMKM) akan sulit naik kelas,” kata dia.

Sementara itu, salah satu bank penyalur KUR di Sumsel, Bank Pembangunan Daerah Bank Sumsel Babel (BSB) menyalurkan lebih dari 50 persen dari total alokasi KUR tahun 2021 ke sektor pertanian.

“Kekuatan Sumsel kan ada di sektor pertanian, makanya kami mendukung dengan penyaluran kredit melalui produk KUR,” kata Direktur Utama PT Bank Sumsel Babel Achmad Syamsudin.

Bank Pembangunan Daerah PT Bank Sumsel Babel pada 2022 meminta diberikan alokasi KUR senilai Rp2 triliun pada 2022 guna merespons tingginya minat masyarakat dalam mendapatkan pinjaman modal berbunga rendah ini.

Tambahan porsi KUR itu dilandasi performa pada 2021 yakni mampu merealisasikan KUR senilai Rp1 triliun.

Baiknya performa penyaluran KUR ini tak lepas dari strategi yang dijalankan BSB yakni dengan membagi sektor UMKM dalam bentuk kluster, seperti kluster pertanian, kluster kuliner, kluster fesyen dan lainnya.