Jakarta (ANTARA) - Rencana pembentukan holding dan dua subholding PT PLN (Persero) yang diinisiasi Menteri BUMN Erick Thohir dinilai dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dengan syarat PLN mampu mengoperasikannya dengan baik dan maksimal.
"Holding dan subholding listrik jika dijalankan dengan baik dan hasil acuan dari negara lain sesuai dengan kondisi di Indonesia, dapat memacu keandalan dalam pelayanan listrik kepada masyarakat dan dunia usaha," kata pengamat energi Mamit Setiawan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, dengan holding-subholding PLN ini masyarakat bisa mendapatkan pilihan atau fitur layanan yang lebih banyak terutama layanan nonkelistrikan.
Sebelumnya, Erick mencanangkan membentuk dua subholding yakni Power Generator dan di luar industri kelistrikan. Subholding Power Generator akan fokus pada pembangkit, baik itu batu bara, gas, uap, diesel atau energi baru dan terbarukan (EBT).
Sedangkan, subholding yang fokus bisnis di luar kelistrikan yang memanfaatkan aset-aset milik PLN, misalnya jaringan fiber optik untuk bisnis mobile.
Mamit mengatakan langkah ini akan membuat fokus PLN lebih terarah dan mampu menjaga ketersediaan pasokan listrik nasional sehingga krisis bahan baku tidak terjadi lagi.
"Holding dan subholding ini membuat PLN menjadi lebih fokus dalam pemberian pelayanan ke masyarakat, serta terhadap urusan pembangkit sehingga kehandalan pasokan listrik terjaga," ungkapnya.
Ia mengatakan pembentukan holding dan subholding PLN merupakan salah satu terobosan Erick Thohir di Kementerian BUMN, seperti yang telah dilakukan di PT Pertamina yang bertujuan menyehatkan perusahaan dan meningkatkan daya saing.
Sebelumnya, Rabu (19/1/2022) Erick Thohir mengatakan pembentukan holding dan subholding PLN merupakan bagian dari transformasi BUMN tersebut sebagai upaya pemerintah mempercepat program transisi energi dari fosil ke energi terbarukan di Indonesia.
Erick menjelaskan pihaknya sedang melakukan perbandingan dengan perusahaan listrik besar di Korea, Italia, Prancis, hingga Malaysia untuk menghasilkan kebijakan yang tepat untuk holding dan subholding PLN.
Indonesia setidaknya membutuhkan investasi energi terbarukan sebesar 25 miliar dolar AS atau setara Rp350 triliun per tahun dengan rincian 70 persen pendanaan dioptimalkan untuk pengembangan pembangkit hidro, panel surya, nuklir, dan battery energy storage system (BESS).
Erick mengatakan aksi korporasi ini menjadi kesempatan baru bagi PLN dalam mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan energi terbarukan tanpa harus menambah utang perseroan.
"Konsolidasi subholding pembangkit ini nanti mengonsolidasikan yang semua ada hubungan dengan turunan power plant, salah satunya PT PLN Batubara, ya, bisa saja dimerger atau ditutup," jelasnya.
Pengamat nilai "Holding" PLN bisa tingkatkan pelayanan ke masyarakat
Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) saat menjelaskan tentang transformasi PT PLN (Persero) di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (19/1/2021). ANTARA/Sugiharto Purnama
