Baturaja (ANTARA) - Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan tahun ini kembali menerima Piagam Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang diterima langsung oleh Pelaksana Harian Bupati OKU, Edward Candra, Jumat.
Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Edward Chandra menjelaskan, Piagam WTP dari BPK RI ini diberikan kepada seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang dinilai sukses dalam mengelola keuangan daerah.
"Nah, Pemkab OKU sendiri sudah enam kali diterima berturut-turut mulai dari tahun 2015," ungkapnya.
Ia juga menyatakan bahwa perolehan opini WTP dari BPK RI merupakan hasil kerja keras seluruh OPD jajaran Pemkab OKU dalam mengelola keuangan daerah sesuai aturan dan peruntukannya.
Menurut dia, opini audit BPK atas LKPP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat.
Opini audit ini menggunakan empat kriteria utama yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur di dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
"Saya berharap penghargaan ini dapat menjadi pemicu agar kita bisa bekerja lebih keras lagi dan mendorong seluruh jajaran ASN untuk senantiasa membudayakan perilaku positif, disiplin, taat hukum serta menjauhkan diri dari kemungkinan tindak korupsi sekecil apapun," tegasnya.
Sementara itu, Kepala KPPN Baturaja, Abdullah Sani menambahkan, penilaian opini WTP merupakan penghargaan tertinggi atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai transparan dan akuntabel.
"Tahun ini Pemkab OKU sendiri tidak hanya menerima piagam tetapi juga plakat dari Kementerian Keuangan RI karena telah berhasil meraih enam kali berturut-turut opini WTP," ujarnya.
Berita Terkait
Pj Gubernur Sumsel serahkan LKPD TA 2023, target WTP ke-10
Rabu, 13 Maret 2024 16:43 Wib
Serahkan LKPD 2023, Kota Prabumulih selalu raih opini WTP sejak 2014
Jumat, 1 Maret 2024 19:46 Wib
Wujudkan WTP 15 kali, Kemenkumham Sumsel dorong laporan keuangan berkualitas
Jumat, 7 Juli 2023 11:20 Wib
Pemkab OKI jaga 'tradisi' pertahankan WTP 12 kali berturut-turut
Jumat, 12 Mei 2023 19:57 Wib
Ini penjelasan BPK terkait kepala daerah terjaring OTT KPK meski raih opini WTP
Selasa, 21 Maret 2023 15:54 Wib
Menkopolhukam sebut status opini WTP tidak menjamin bebas korupsi
Jumat, 23 September 2022 16:13 Wib
Bupati nonaktif Bogor terisak-isak menangis di persidangan karena merasa difitnah terlibat suap
Senin, 5 September 2022 17:49 Wib
Auditor BPK bantah ada pengondisian WTP dengan Bupati Bogor nonaktif
Rabu, 24 Agustus 2022 16:14 Wib