Sumatera Selatan (ANTARA) - Pertambahan jumlah petani di Sumatera Selatan dari 640 ribu orang menjadi 768 ribu diduga membuat terjadinya kekurangan pupuk bersubsidi di provinsi tersebut.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Sumatera Selatan Bambang Pramono di Palembang, Rabu mengatakan pertambahan jumlah petani tersebut didapat dari Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) Kementerian Pertanian terhitung Agustus - Oktober 2021.
Dengan bertambahnya jumlah petani membuat tidak semua petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi karena alokasi yang diberikan Kementerian Pertanian dalam hal ini Ditjen Pupuk tidak akan sebanding.
Dimana kebutuhan petani akan pupuk ada sebanyak 24 juta ton sedangkan alokasi pupuk bersubsidi yang diterima baru tersedia 30 persen atau 9 juta ton dari dana APBN. Jadi artinya pupuk subsidi sudah pasti kurang.
“Itulah mengapa terjadi kekurangan sebab beberapa petani tidak kebagian pupuk bersubsidi. Selain petani bertambah pupuknya kurang,” ujarnya.
Menurutnya, dibutuhkan dorongan dari setiap kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi tersebut salah satu caranya yaitu mempercepat pengaktualisasian jumlah petani dalam sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (E-RDKK) Kementerian Pertanian.
Baca juga: Musim tanam Oktober-Maret, Pusri jamin stok pupuk untuk Sumsel aman
Sebab pihaknya mendapati, dibalik adanya peningkatan tersebut jumlah petani se-Sumsel yang tercatat baru ada sebanyak 381.446 orang.
Sedangkan selebihnya sebanyak 386 ribu petani sama sekali belum terinput dalam sistem tersebut padahal, E-RDKK itu merupakan acuan pengalokasian pupuk dari kementerian pertanian ke Sumsel.
Terkait hal tersebut Kementerian Pertanian memberikan waktu tambahan selama dua hari yaitu 15 dan 16 November untuk Sumsel segera menginput petani dalam sistem E-RDKK untuk alokasi pupuk tahun anggaran 2022.
Hal tersebut sudah ditindaklanjuti melalui surat edaran Gubernur Sumsel nomor 520/3372/DIS.PTH/2021 yang berisi untuk meminta Bupati atau Wali Kota segera melakukan penginputan RDKK ke dalam sistem E-RDKK tahun 2022.
Baca juga: Pupuk Indonesia siapkan pupuk subsidi 18.482 ton di Sumsel
“Diharapkan perhatian dari kepala daerah supaya didorong untuk dipercepat. Sebab kalau petani tidak terdaftar penginputan di sistem itu maka petani tidak bisa menebus pupuk subsidi dan alokasi nanti tidak bertambah,” tandasnya.
Sementara itu Joko seorang petani Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan mengatakan, di musim tanam saat ini mereka terpaksa menggunakan pupuk non subsidi dengan harga yang lebih mahal.
Harga pupuk non subsidi di sana dihargai Rp7.000/Kg atau lebih mahal sekitar Rp2.000-Rp3.000 dibandingkan pupuk subsidi.
“Kalau pun ada pupuk dijatah hanya dua karung. Sedangkan kebutuhan lebih dari itu. Per hektarnya butuh empat sampai enam karung. Kondisi ini harus segera ada solusinya,” ujarnya.
Baca juga: Pusri amankan stok urea bersubsidi untuk NTB memasuki musim hujan
Penambahan jumlah petani diduga membuat pupuk subsidi kekurangan di Sumsel
Arsip - seorang petani di wilayah Keramasan, Palembang, Sumatera Selatan, sedang menanam padi di lahan sawah tadah hujan. ANTARA/M Riezko Bima Elko P/21
Dengan bertambahnya jumlah petani membuat tidak semua petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi karena alokasi yang diberikan Kementerian Pertanian dalam hal ini Ditjen Pupuk tidak akan sebanding
