Jakarta (ANTARA) - Peneliti Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Joko Tri Haryanto mengatakan bahwa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara akan mulai early retire atau pensiun dini pada 2030 sampai 2050.
“Pada tahap awal energy transition mechanism (ETM), PLTU dan PLN (Perusahaan Listrik Negara) akan ikut dalam sistem invest and trade dalam perdagangan karbon yang regulasinya mudah-mudahan segera disahkan melalui Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon,” kata Joko dalam sebuah webinar yang dipantau di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, pemerintah sedang menyiapkan skema ETM agar PLTU dapat pensiun dini dan digantikan oleh pembangkit listrik yang termasuk energi baru dan terbarukan (EBT).
Skema ETM tersebut memiliki beberapa tahapan hingga nanti PLTU berbasis batu bara pensiun dini pada 2030 sampai 2050.
“Konsep ETM ada beberapa tahap, tahap satu beberapa PLTU ikut skema invest and trade. Kemudian tahap berikutnya 2022 ikut carbon tax, baru kemudian ikut skema early retirement,” ucapnya.
Setelah PLTU pensiun dini dan mendapatkan kompensasi, melalui skema ETM pula pemerintah akan menggunakan pembiayaan campuran atau blended finance, salah satunya dengan memanfaatkan carbon recycling fund (CRF) untuk membeli aset PLTU tersebut.
“Kemudian ETM akan mengeluarkan karbon kredit di pasar karbon untuk mendanai transaksi PLTU berbasis karbon menuju transisi pembangkit listrik berbasis EBT,” terangnya.
Menurut Joko, pemerintah merancang skema ETM agar biaya transisi PLTU berbasis batu bara menjadi pembangkit listrik EBT tidak hanya ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) saja.
Penggantian PLTU berbasis batu bara menjadi PLTU berbasis energi yang lebih hijau diperlukan untuk mengurangi emisi karbon Indonesia mulai 2030 mendatang sampai tercapai nol emisi karbon pada 2060.
“Kami merancang bagaimana komitmen ini tidak sekadar komitmen tapi diimplementasikan, ini menjadi dasar pemerintah bergerak,” ucapnya.
Berita Terkait
Menkeu: THR telah tersalurkan Rp13,4 triliun
Senin, 25 Maret 2024 11:45 Wib
Kejagung: Dugaan korupsi pendanaan di LPEI dideteksi sejak 2019
Senin, 18 Maret 2024 12:25 Wib
Kemenkeu sebut THR dan gaji ke-13 dorong daya beli masyarakat
Sabtu, 16 Maret 2024 14:45 Wib
Baik Kelola TKD, OKI Raih 3 Award dari Kemenkeu
Rabu, 6 Maret 2024 13:00 Wib
Realisasi APBD di Sumsel meningkat 12,05 persen pada Januari 2024
Rabu, 6 Maret 2024 8:19 Wib
Kemenkeupastikan rapel kenaikan gaji ASN cair pada Maret 2024
Jumat, 23 Februari 2024 11:52 Wib
Menkeu sebut Bansos merupakan program APBN
Selasa, 30 Januari 2024 15:08 Wib
KPK yakin Rafael Alun diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor
Kamis, 4 Januari 2024 11:03 Wib