Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Mulyanto meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mempercepat penggunaan nozel digital di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
"Harusnya dengan nozel digital ini peluang penyimpangan di titik SPBU dapat tertutup sama sekali," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Mulyanto menjelaskan peluang penyimpangan yang masih terbuka adalah rentang antara titik penyerahan DO sampai titik SPBU. Mulyanto mengistilahkan terjadinya “kencing” solar di tengah jalan.
"Karena ini adalah rentang wilayah yang tidak terawasi," ujarnya.
Seperti diketahui bahwa sepekan ini banyak daerah mulai terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar. Kelangkaan bukan hanya terjadi di Jawa dan Bali, bahkan sampai Sumatera dan pulau-pulau besar lainnya.
Mulyanto meminta pemerintah, Pertamina, dan BPH Migas perlu memikirkan cara penguatan sistem audit BBM tersebut, misalnya memberlakukan sistem pembayaran subsidi dihitung berbasis jumlah BBM yang keluar dari nozel digital di SPBU, bukan direkap di depo BBM berbasis DO.
"Dengan sistem audit ini akan semakin jelas bahwa yg dibayar sebagai BBM subsidi hanyalah BBM yang diterima masyarakat yang berhak melalui nozel digital," kata Mulyanto.
Selain itu, Mulyanto meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM.
Mulyanto berharap pemerintah bertindak cepat dan tidak menganggap sepele terhadap kelangkaan BBM di sejumlah wilayah di Indonesia.
Anggota DPR minta BPH Migas percepat penggunaan nozel digital SPBU
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS
