Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kota Lubuklinggau meminta alokasi dana APBD dari pos Bantuan Gubernur Sumatera Selatan senilai Rp180 miliar ke pemerintah provinsi setempat untuk mempercepat pembangunan di daerahnya.
Wali Kota Lubuk Linggau SN Prana Putra Sohe di Palembang, Jumat, mengatakan, usulan bantuan dana itu terwujud dalam 32 usulan di antaranya infrastruktur pengembangan wilayah sembilan kegiatan, infrastruktur dasar dan penyehatan 12 kegiatan.
Kemudian, pengembangan destinasi pariwisata satu kegiatan, pengembangan ruang terbuka publik dan taman olahraga empat kegiatan dan peningkatan prasarana pemukiman enam kegiatan.
Untuk infrastruktur pengembangan wilayah sendiri, skala prioritas jatuh pada peningkatan Jalan Kerengak Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau dengan anggaran kebutuhan Rp12 miliar.
Sedangkan, untuk infrastruktur dasar dan penyehatan lingkungan skala prioritas peningkatan Jalan Nirwana Kelurahan Jogoboyo dengan kebutuhan anggaran Rp2 miliar.
Sementara itu, bidang infrastruktur dasar dan penyehatan lingkungan skala prioritas pembangunan Brojong Sungai Mesat Kelurahan Muara Enim, dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp500 juta.
Bidang pengembangan destinasi pariwisata skala prioritas peningkatan unit Inclinator Bukit Sulap Kota Lubuklinggau dengan estimasi kebutuhan anggaran Rp5,5 miliar.
Bidang pengembangan ruang terbuka publik taman olahraga dengan skala prioritas melakukan rehab total GOR Megang di Kota Lubuklinggau dengan estimasi kebutuhan anggaran senilai Rp39,4 miliar.
Sedangkan untuk peningkatan prasarana pemukiman dengan skala prioritasnya peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Cereme Taba, Ulak Suring dan Bandung Kiri dengan estimasi kebutuhan anggaran senilai Rp2,4 miliar.
Sekda Provinsi Sumsel S.A. Supriono mengatakan penyaluran bantuan dari pos Bantuan Gubernur ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan di 17 kabupaten/kota di Sumsel.
Pemerataan pembangunan ini bukan saja infrastruktur, namun juga bidang ekonomi kerakyatan guna menekan angka kemiskinan.
Untuk itu, apapun yang menjadi usulan pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2022 harus memberikan efek pada penurunan kemiskinan yang dari dua digit turun menjadi satu digit.
Apapun program di kabupaten/kota harus bermuara pada kesejahteraan rakyat artinya terjadi penurunan kemiskinan melalui upaya pemulihan ekonomi nasioanl (PEN), kata dia.
Oleh karena itu, Supriono meminta pemkab/pemkot mengevaluasi wilayah-wilayah mana saja yang menjadi prioritas untuk ditangani, utamanya kawasan yang masuk tingkat kemiskinan cukup tinggi.
Berita Terkait
Pj Gubernur Sumsel apresiasi kolaborasi Muba datangkan investor
Rabu, 27 Maret 2024 20:36 Wib
Gubernur Harus sebut ponpes harus miliki guru bimbingan konseling
Minggu, 24 Maret 2024 17:10 Wib
Pj Gubernur Sumsel luncurkan website Posko Ekonomi Kota Prabumulih
Minggu, 24 Maret 2024 14:35 Wib
Pemkab OI selalu sinergi monitoring inflasi
Kamis, 21 Maret 2024 13:35 Wib
Gubernur Bengkulu ngebet Film Ibu Fatmawati diproduksi
Rabu, 20 Maret 2024 19:55 Wib
KPPU imbau SK Gubernur Sumsel soal pejualan LPG 3 kg direvisi
Rabu, 20 Maret 2024 14:29 Wib
Pj Gubernur minta Pemkab Muba pastikan semua tahapan pembangunan jalan tol lancar
Selasa, 19 Maret 2024 19:53 Wib
Pj Gubernur Sumsel sampaikan masukan terkait sinkroninasi bus dan LRT
Sabtu, 16 Maret 2024 22:39 Wib