Banggar DPR apresiasi kinerja pemerintah pulihkan perekonomian

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, sejak terjadi pandemi pada Maret 2020 hingga pertengahan tahun 2021.

“Pulihnya perekonomian nasional ditunjukkan oleh kinerja neraca perdagangan terus mencatatkan hasil positif hingga pertengahan tahun 2021 ini," kata Said Abdullah dalam rilis di Jakarta, Jumat.

Said juga mengingatkan bahwa pada Agustus 2021, kinerja neraca perdagangan mencatatkan prestasi paling tinggi yaitu mencapai 4,74 miliar dollar AS.

Meskipun demikian, Said memahami bahwa kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal II 2021 berlangsung menurun, yang disebabkan karena melebarnya defisit transaksi berjalan yang mencapai 2,2 miliar dollar AS.

“Kami memperkirakan NPI pada kuartal III dan IV 2021 akan kembali membaik,” ujarnya.

Selain itu, ujar dia, indikator Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Agustus 2021 menunjukkan kinerja membaik sebesar 43,7. Perbaikan tersebut terjadi setelah penurunan pada Juli 2021 sebesar 40,1 sebagai sampaikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

Ia juga menuturkan, pulihnya perekonomian Indonesia ditandai dengan tingkat konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang menuju perbaikan signifikan. Tingkat konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2021 tumbuh 1,72 persen, setelah kuartal sebelumnya negatif 2,22 persen.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemulihan yang inklusif dan berdaya tahan akan mendorong aktivitas ekonomi tumbuh lebih tinggi lagi.

"Ini bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi tentang kesempatan baru khususnya untuk banyak perusahaan teknologi profesional yang mau melihat proses pemulihan ekonomi bisa membantu mereka," ujar Sri Mulyani dalam diskusi Embedding Climate Change into Asia's Recovery Strategy secara daring di Jakarta, Kamis (30/9).

Selain itu, ia menilai setiap negara juga harus bisa mendesain transformasi transisi ekonomi yang inklusif, sehingga berbagai pihak yang berpartisipasi dan komunitas dapat terakomodasi dan didengarkan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Taufik Hanafi mengatakan kehadiran Satu Data Indonesia dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional dari dampak COVID-19.

“Salah satu prioritas Satu Data Indonesia yaitu mendukung program-program yang bersifat strategis, salah satunya pemulihan ekonomi. Jadi, di sini Satu Data Indonesia di-guide oleh apa yang disebut dokumen perencanaan, untuk ditetapkan data prioritas,” kata Hanafi yang juga Ketua Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dalam webinar di Jakarta, Kamis (30/9).

Satu Data Indonesia dibutuhkan untuk mendukung program pemerintah guna kembali kepada sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2020. Salah satu sasaran tersebut ialah pertumbuhan ekonomi yang berkisar 5,7 sampai 6,0 persen per tahun sepanjang 2020-2021.