Pemprov Sumsel harapkan KY aktif dalam penegakan hukum di daerah

id Komisi Yudisial,KY,pemprov sumsel,sumsel,sumatera selatan

Pemprov Sumsel harapkan KY  aktif dalam penegakan hukum di daerah

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menerima kedatangan jajaran pejabat Komisi Yudisial Perhubung Sumsel di Palembang, Kamis (23/9/21). (ANTARA/HO-Pemprov Sumsel)

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengharapkan Komisi Yudisial (KY) aktif dalam upaya penegakan hukum di daerah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya di Palembang, Kamis, mengatakan keberadaan KY di Sumatera Selatan diharapkan dapat menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

"Alhamdulillah Sumsel sudah ada perwakilan KY. Warga Sumsel merasa bangga karena pemerintah pusat menghadirkan penghubung di sini agar bisa membantu dalam penegakan hukum,” kata Wagub saat menerima audiensi Sekjen Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Sumsel Arie Sudihar.

Pemprov Sumsel akan berusaha bersinergi dengan KY Wilayah Sumsel untuk kelancaran menjalankan tugas dan fungsinya.

Sementara itu Sekjen KY Penghubung Wilayah Sumsel Arie Sudihar mengatakan lembaganya merupakan satu dari delapan lembaga negara yang berada di ranah yudikatif.

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan, kata dia, wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain.

Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR RI dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

Saat ini, Komisi Yudisial sebagai lembaga negara memiliki 12 kantor pendukung di seluruh Indonesia. Khusus di Sumatera terdapat perwakilan di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Riau.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial menunjuk seorang hakim, mengawasi, dan memantau perilakunya selama bertugas.

“Di Sumsel kami pantau kinerja hakim yang ada di 12 pengadilan negeri, 8 pengadilan agama, dan 1 pengadilan militer,” kata dia.
Pewarta :
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2021