Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, segera membentuk tim yuridis untuk menyelesaikan sengketa lahan di daerah ini.
Kepala Dinas Pertahanan Kabupaten OKI Deddy Kurniawan di Kayuagung, Senin, mengatakan walaupun progres penyelesaian sengketa lahan di OKI menunjukkan tren positif tapi pemkab tetap membutuhkan upaya percepatan.
“Sengketa lahan ini jika tidak cepat diselesaikan, maka akan berlarut-larut, tentunya bukan merugikan satu pihak saja, tapi juga masyarakat karena tidak dapat memanfaatkan lahan tersebut,” kata dia.
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Dinas Pertanahan Kabupatan OKI telah menangani sebanyak 51 kasus.
Ia mengatakan pemkab pada tahun 2019 mampu menuntaskan 10 kasus sengketa lahan, kemudian pada 2020 sebanyak 9 kasus dituntaskan, 5 kasus dalam tahap mediasi, 2 kasus dalam tahap pengumpulan data, 3 kasus dalam tahap analisis data, dan 5 kasus tahap pemeriksaan.
Sedangkan pada 2021, ujarnya, terdapat 4 kasus yang dituntaskan dan 10 kasus lain masih dalam proses penyelesaian.
Menurutnya, keberhasilan penyelesaian sengketa lahan ini terletak pada peran aktif berbagai pihak untuk mengawasi pemanfaatan lahan.
“Atas pengalaman yang terjadi ini, kami berinisiatif untuk membentuk tim yuridis agar layanan kepada masyarakat semakin prima," katanya.
Bahkan, kata dia, berencana membuat aplikasi digital sehingga setiap permasalahan sengketa lahan dapat diakses siapa, kapan, dan dimana saja.
"Ini dalam upaya memberikan pelayanan yang transparan, informatif, cepat, mudah, dan akuntabel kepada masyarakat," paparnya.
Kabupaten OKI bentuk tim yuridis untuk selesaikan sengketa lahan
Arsip - Beberapa polisi bersiaga ketika berusaha mengamankan dua kelompok massa yang saling mempertahankan lahan tanah di Tanjung Bunga Makassar, Sulsel, Senin (1/10/12). (ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang)
