Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Mahfud MD mengingatkan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan merupakan prioritas nasional, sehingga negara harus hadir dalam membangun Indonesia dari pinggiran.
Mahfud yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) mengatakan hal itu dalam peringatan 11 tahun pengelola perbatasan negara, Jumat.
"Saya mengingatkan kembali bahwa pengelolaan wilayah perbatasan adalah prioritas nasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa negara harus hadir di perbatasan, sehingga masyarakat Indonesia di perbatasan, pulau-pulau terluar merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan nasional dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Mahfud dalam siaran persnya.
Mahfud meyakini bila seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah bersatu padu, maka pembangunan perbatasan akan berjalan dengan baik.
"Saya percaya, kita semua akan berusaha dan bersatu padu agar semua yang kita lakukan untuk mengelola dan membangun perbatasan dapat terlaksana dengan baik. Saya yakin akan terwujud Nawacita Presiden menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari pinggiran," kata Mahfud MD dalam acara bertema 'Perbatasan Negara Kokoh untuk Indonesia Tangguh dan Tumbuh' ini.
Dengan terwujudnya perbatasan negara diharapkan kawasan perbatasan akan aman, berdaulat, dan berdaya saing seperti yang diinginkan.
"Bukan sekadar mimpi, akan tetapi menjadi sebuah visi yang mampu kita wujudkan bersama," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini pula.
Mahfud pun mengapresiasi berbagai langkah nyata pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perbatasan, di bawah koordinasi BNPP.
"Percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana layanan sosial dasar serta pembangunan dan pengembangan ekonomi, secara bertahap telah membuka keterisolasian dan ketertinggalan menuju ke arah yang lebih baik," kata Mahfud lagi.
Mahfud berharap upaya yang telah dilakukan oleh semua pihak, dapat mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan yang aman, berdaulat, dan berdaya saing.
Dalam kesempatan itu, Mahfud menyerahkan tanda penghargaan dan kehormatan secara simbolis kepada perwakilan instansi terkait yang berperan dalam penyelesaian batas darat Indonesia-Malaysia periode 2017-2019.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan dibentuk berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, terdiri dari para menteri koordinator selaku pengarah, menteri dalam negeri selaku kepala, 27 kementerian/lembaga dan para gubernur perbatasan selaku anggota.
