Pemerintah akan bangun kemitraan susun peta jalan COVID-19

id Peta jalan COVID-19,Berdampingan dengan COVID-19,Satgas COVID-19

Pemerintah akan bangun kemitraan susun peta jalan COVID-19

Tangkapan layar Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang dipantau via daring di Jakarta, Selasa (24/8/2021). ANTARA/ Zubi Mahrofi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan bahwa pemerintah akan membangun kemitraan dengan berbagai asosiasi dan perkumpulan dalam menyusun peta jalan untuk hidup berdampingan dengan COVID-19.

"Nantinya pemerintah akan membangun kemitraan dengan berbagai asosiasi dan perkumpulan untuk mengembangkan protokol kesehatan yang lebih rinci sesuai dengan karakteristik di lapangan," ujar Wiku dalam konferensi pers yang dipantau via daring di Jakarta, Selasa.

Dengan begitu, ia mengharapkan, dapat mengantisipasi celah-celah tertentu sehingga kedisiplinan protokol kesehatan dapat dilaksanakan secara lebih sempurna dengan pengawasan yang lebih ketat.

Ia menyampaikan, ke depannya pihak yang akan membantu penyusunan protokol kesehatan ini berpeluang akan bertambah sesuai dengan kebutuhan.

"Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin menyusun pedoman yang ideal untuk segera dapat diterapkan," ucapnya.



Wiku mengatakan, berbagai negara di dunia melalui otoritas berwenang maupun ahli di bidangnya sepakat bahwa virus COVID-19 akan tetap hidup bersamaan dan tidak akan menghilang sepenuhnya atau masuk ke dalam kondisi endemik.

"Sebagai bagian dari masyarakat global Indonesia menyusun peta jalan untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 yang tentunya menyesuaikan dengan karakteristik serta kemampuan daerah maupun nasional," katanya.

Wiku menambahkan, Indonesia tidak bisa berlarut-larut untuk tetap membatasi kegiatan sepenuhnya atau membuka kegiatan masyarakat sebesar-besarnya

"Tujuan kita ialah mencapai titik keseimbangan di mana kasus terus menurun dan perekonomian masyarakat dapat terus kembali tumbuh," tuturnya.

Dengan visi nasional tersebut,. lanjut Wiku, pemerintah Indonesia telah menetapkan PPKM akan tetap digunakan sebagai instrumen pengendalian selama COVID-19 masih menjadi pandemi.

"Pengetatan, pelonggaran tiap butir peraturan dalam PPKM sangat bergantung dengan kondisi daerah yang dapat lebih mudah diketahui melalui penentuan level di tiap kabupaten kotanya," katanya.



Seiring dengan mulai kembali aktifnya kegiatan masyarakat di beberapa sektor, Wiku menyampaikan, maka ditetapkan beberapa strategi pengendalian demi tetap mempertahankan progres kasus nasional yang terus-menerus terkendali, diantaranya penerapan protokol kesehatan secara disiplin di berbagai sektor.

"Pemerintah berusaha keras memastikan dan dapat memantau penerapan protokol kesehatan yang menyeluruh sampai di berbagai fasilitas publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial," katanya.

Selain itu, Wiku menambahkan, pemerintah juga akan memperkuat testing dan tracing demi mencapai efisiensi pengendalian COVID -19.

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga meningkatkan pemberdayaan fasilitas pelayanan kesehatan primer.

"Hal ini bertujuan untuk melakukan distribusi pasien sesuai kondisi masing-masing dan ditargetkan ke depannya rumah sakit hanya akan melayani pasien dengan kasus berat sampai kritis saja," katanya.

Sementara pasien dengan kasus lainnya, Wiku mengatakan, dapat dioptimalkan pelayanannya di fasilitas isolasi terpusat yang ada. Dan untuk upaya antisipasi dini maka pemerintah mendorong pemanfaatan Puskesmas dan klinik mandiri yang sudah ada.