Pemkab di Sumsel diimbau alokasikan dana DAU untuk penanganan COVID-19

Palembang (ANTARA) - Pemerintahan kabupaten/kota di Sumatera Selatan diimbau menyediakan dukungan dana minimal delapan persen dari dana alokasi umum (DAU) untuk mempercepat penanganan COVID-19.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Sumsel Lydia Kurniawati Christyana di Palembang, Selasa, mengatakan penggunaan spesifik (earmarked) tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.07/2021.

“Kementerian Keuangan berupaya mengoptimalkan penggunaan dan penyaluran dana transfer ke daerah untuk percepatan penanganan COVID-19 dan dampaknya,” kata dia.

Berdasarkan data DJPB Kanwil Sumsel, total alokasi DAU di Sumsel pada pagu awal APBN 2021 senilai Rp11,94 triliun. Kucuran alokasi tersebut kemudian berkurang 3,2 persen menjadi Rp11,56 triliun dalam pagu refocusing.

“Pemerintah daerah wajib menyediakan dukungan dana paling sedikit delapan persen dari DAU untuk kepentingan penanganan COVID-19,” kata dia.

Lydia menambahkan bagi pemda yang tidak mendapat alokasi DAU, maka penyediaan dukungan dana berasal dari minimal 8 persen dari dana bagi hasil (DBH).

Menurutnya, apabila kedua sumber tersebut baik DAU maupun DBH tetap tidak mencukupi, maka pemda dapat menggunakan dana yang bersumber dari penerimaan daerah yang tidak ditentukan penggunaannya.

Ia melanjutkan pemda di Sumsel yang terdiri dari 18 pemda, mendapatkan alokasi DAU dari pusat. Di mana alokasi terbesar diterima Pemprov Sumsel, senilai Rp1,56 triliun dan Pemkot Palembang senilai Rp1,2 triliun.

“18 Pemda tersebut mendapatkan pengurangan pagu refocusing yang sama, yakni 3,2 persen dari alokasi awal,” kata dia.

Lydia mengatakan APBN terus bekerja keras merespon pandemi COVID-19 dan dampaknya yang masih melanda.

Ia mengemukakan APBN berperan responsif dan antisipatif menghadapi perkembangan kasus COVID-19.

“APBN berupaya dapat terus memberikan dukungan optimal bagi kesejateraan masyakat secara merata,” katanya.